Berita Internasional

KENAIKAN UMP 2017 SEBESAR 8.25 PERSEN

Jakarta (ANTARA News) - Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) untuk tahun 2017 adalah sebesar 8,25 persen dengan mengikuti formula yang diatur dalam PP No.78/2015 tentang Pengupahan.

"Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik menunjukkan besaran produk domestik bruto (PDB) 2016 terdiri dari inflasi 3,07 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,18 persen sehingga kenaikan upah minimum 2017 sebesar 8,25 persen," ujar Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang dalam temu media di Jakarta, Senin.

Haiyani menuturkan seluruh 34 provinsi telah mengumumkan kenaikan upah minimum 2017 begitu juga 70 kabupaten/kota di tiga provinsi telah menetapkan upah minimum kota (UMK).

Sementara itu empat provinsi masih melakukan pentahapan pencapaian besaran Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yaitu Nusa Tenggara Barat dengan kenaikan UMP 10 persen, Gorontalo 8,27 persen, Maluku 8,45 persen dan Maluku Utara 17,48 persen.

Haiyani mengatakan proses pentahapan pencapaian KHL diserahkan kepada provinsi sehingga di tiap provinsi akan berbeda waktu yang dibutuhkan untuk mencapai besaran KHL.

Untuk tahun 2017, Haiyani menyebutkan sebanyak 30 dari 34 provinsi telah melakukan penetapan UMP sesuai ketentuan PP Pengupahan atau tingkat kepatuhan sebesar 88,23 persen.

"Tingkat kepatuhan ini meningkat dari tahun lalu sebesar 41 persen," katanya.

Kementerian Ketenagakerjaan juga mencatat ada empat provinsi yang menetapkan UMP 2017 tidak sesuai dengan formula yaitu tiga provinsi menetapkan kenaikan yang lebih tinggi yakni Aceh sebesar 18,01 persen, Kalimantan Selatan 8,29 persen dan Papua sebesar 9,39 persen.

Sedangkan satu provinsi menetapkan kenaikan UMP 2017 yang lebih rendah dari ketentuan yakni Nusa Tenggara Timur yang menetapkan kenaikan 7,02 persen.

Haiyani menyebut rata-rata kenaikan UMP 2017 adalah sebesar 8,91 persen.

"Tiga provinsi yang tahun lalu tidak menetapkan UMP dan hanya menetapkan UMK yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah dan Yogyakarta, tahun ini sudah menetapkan UMP," tambahnya.

Untuk tahun 2017, besaran UMP tertinggi adalah di DKI Jakarta yaitu Rp3.355.750 sedangkan terendah adalah Yogyakarta sebesar Rp1.337.645.

Sedangkan kenaikan tertinggi berada di Aceh sebesar 18,01 persen dan terendah di NTT sebesar 7,02 persen.

Editor: Fitri Supratiwi

PERTEMUAN MENAKER G20 HASILKAN DEKLARASI TINGKATAN KUALITAS NAKER

Kamis, 14 Juli 2016 18:23 WIB | 3.897 Views

 

Jakarta (ANTARA News) - Pertemuan para menteri tenaga kerja G20 di Beijing, China, menghasilkan deklarasi bersama yang meliputi upaya meningkatkan kualitas kerja, meningkatkan kualitas keterampilan tenaga kerja dan menciptakan kesempatan kerja.

"Deklarasi ini memuat kesepakatan bersama mengenai rekomendasi kebijakan terhadap pengurangan pengangguran, peningkatan keterampilan sesuai keinginan pasar kerja, meningkatkan kualitas pemagangan dan prinsip-prinsip kebijakan pengupahan yang berkelanjutan, rasional dan koheren," kata Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri dalam pernyataan pers Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta, Kamis.

Hanif menghadiri Pertemuan para Menteri Tenaga Kerja tersebut yang digelar di Beijing, China, tanggal 12-13 Juli 2016 yang juga dihadiri oleh para pejabat Organisasi Buruh Internasional (ILO), OECD, Bank Dunia serta IMF.

Menaker mengungkapkan dalam pertemuan tersebut juga dibicarakan upaya-upaya bersama untuk mengatur strategi pertumbuhan ekonomi dan perencanaan ketenagakerjaan yang diharapkan menguntungkan sektor ketenagakerjaan di negara masing-masing.

"Para menteri tenaga kerja sepakat bahwa pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan perluasan kesempatan kerja, dinikmati masyarakat, pekerja dan pengusaha sehingga tercipta pertumbuhan yang inklusif," paparnya.

Ia mengaku yakin Kelompok Kerja G20 akan mampu menerjemahkan dekrasi itu menjadi hasil yang nyata di negara masing-masing.

Sementara untuk di Indonesia, Hanif mengatakan pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan program yang terkait dengan kepatuhan terhadap UU Ketenagakerjaan antara lain mengurangi ketidaksetaraan gender, disabilitas dalam pekerjaan, pemberdayaan dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia, mempromosikan program kewirausahaan dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja secara terpadu

Editor: Aditia Maruli

COPYRIGHT © ANTARA 2016

Lima Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Ditetapkan

Martin Sihombing

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi IX DPR RI menetapkan lima anggota Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dari 10 calon anggota Dewas BPJS yang telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan.

"Pemilihan lima anggota Dewas BPJS Kesehatan ini berjalan baik melalui proses musyawarah mufakat, meskipun diwarnai perdebatan cukup alot. Akhirnya, 10 kelompok fraksi di Komisi IX menyepakati lima nama yang sama," kata Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (21/1/2016).

Kelima anggota Dewas BPJS Kesehatan ini meliputi La Tunreng dan Misbahul Munir dari unsur pemberi kerja, Michael Johannis Latuwael dan Roni Febrianto unsur pekerja, serta Karun dari unsur tokoh masyarakat.

Dede Yusuf berharap kelima anggota Dewas terpilih dapat bekerja lebih baik mengawal kinerja direksi BPJS Kesehatan.

Kelima anggota Dewas BPJS Kesehatan ini, kata dia, akan melengkapi dua anggota Dewas dari unsur Pemerintah.

Dede menjelaskan, setelah terpilih menjadi lima nama, selanjutnya pimpinan DPR RI akan mengirimkan nama-nama tersebut kepada Presiden bersamaan dengan anggota Dewas BPJS Ketenagakerjaan, sebelum 1 Februari 2016.

Anggota Dewas BPJS Kesehatan terpilih, La Tunreng mengatakan, dirinya siap mengemban amanat yang diberikan dengan sebaik-baiknya.

"Kami berlima sepakat untuk mengawal keberlangsungan BPJS Kesehatan dengan baik," ujar Tunreng.

Proses uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Dewas BPJS Kesehatan dilakukan Komisi IX DPR RI dimulai sejak Senin (18/1).

Sedangkan, uji kelayakan dan kepatutan calomn anggota Dewas BPJS Ketenagakerjaan akan dilakukan Komisi IX DPR RI, mulai Senin.

 

Menaker: Hadapi MEA, Pekerja Harus Dilatih Keterampilan

By

on 27 Feb 2016 at 22:01 WIB

Liputan6.com, Bogor - Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dakhiri mengatakan tenaga kerja di Indonesia tidak perlu khawatir dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Karena tenaga kerja asing yang masuk harus mempunyai kompetensi sesuai dengan jabatan yang ditawarkan.

Menurutnya, ada asumsi yang salah soal MEA, terutama terkait isu bakal maraknya tenaga kerja asing yang masuk Indonesia setelah berlakunya MEA. Sehingga pemerintah harus mengendalikan tenaga asing.

"Banyak yang berpikir MEA itu seolah-olah pekerja dari luar dengan dalam negeri saling berhadapan. Padahal bukan itu," kata Hanif usai menghadiri Musyawarah Besar Serikat Pekerja Panasonic Gobel di Bogor, Sabtu (27/2/2016).

Dalam menghadapi MEA, lanjut Hanif, bagaimana mendorong agar sumber daya manusia Indonesia mampu bersaing dengan pekerja asing.

"Prinsip yang harus dipegang adalah kerjasama dan kompetisi daya saing," kata dia.

Namun untuk menciptakan tenaga kerja yang handal, memiliki kemampuan intelektual dan keterampilan, harus ada sinergitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

"70 persen pekerja Indonesia lulusan SMA. Untuk bisa bersaing dengan tenaga asing harus ada peningkatan kemampuan intekektual dan keterampilan melalui pelatihan profesi," ujarnya.

Hanif menjelaskan, saat MEA yang dikhawatirkan justeru nantinya banyak tenaga profesional dari dalam negeri memilih bekerja menjadi tenaga asing.

"Jika tingkat kesejahteraannya lebih tinggi, bisa saja mereka pilih bekerja di luar," pungkasnya. (Achmad Sudarno/Ndw)

Korban Teror Bom Thamrin Rais Meninggal Dunia

Ferdinan - detikNews

Jakarta - Korban teror bom dan penembakan di Jl MH Thamrin, Jakpus, Rais Karna (37) meninggal dunia dalam perawatan di RS Abdi Waluyo. Jenazah Rais sudah dibawa keluarga ke Bojonggede, Bgor, Jabar.

"Pada hari Sabtu (16/1) pukul 21.21 WIB, pasien korban bom Sarinah meninggal dunia atas nama Rais Karna (office boy Bangkok Bank)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes M Iqbal dalam pesan singkat yang diteruskan petugas media center kasus Bom Sarinah, Riko, Minggu (17/1/2016).

Rais dirawat di RS Abdi Waluyo karena mengalami luka tembak bagian pelipis kepala sebelah kiri saat terjadi teror di Jl MH Thamrin, Kamis (14/1). Jenazah dibawa keluarga ke Kampung Plered, Citayam, Bojonggede pada pukul 00.00 WIB.

Selain Rais, RS Abdi Waluyo juga menangani korban teror di Thamrin lainnya yakni Aiptu Suhadi, Frank Feulner (WN Jerman), Manfred Stoif (WN Austria), Aldi dan Alfris.

Sepupu istri Rais, Istiqamah Yusuf (35) menceritakan saat kejadian, suaminya tengah berada di sekitar Starbucks Sarinah. Saat dia mencari tahu asal muasal bunyi ledakan itu, Rais terkena tembakan di bagian kepala.

"Dia dengar suara bom meledak terus kan orang-orang pada keluar, dia ikut keluar ngelihat terus ada tembakan membabi buta gitu. Terus dia kena, ketembak di kepala," ujar Istiqamah saat ditemui di RS Abdi Waluyo, Jumat (15/1).
(fdn/fdn)