Berita Internasional

PEMERINTAH ANCAM SANKSI PERUSAHAAN TANPA STRUKTUR UPAH

Pewarta: Michael TA

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengatakan pemerintah akan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan tidak memiliki struktur dan skala upah yang jelas.

Menurut Hanif dalam pertemuan dengan Forum Pemimpin Redaksi media-media nasional di Jakarta, Jumat malam, hukuman yang akan diberikan berupa sanksi administratif hingga pembekuan perusahaan.

"Struktur dan skala upah ini penting untuk sehatnya bisnis perusahaan dan melindungi kepentingan para pekerja," ujar Hanif.

Artinya, lanjut Hanif, perusahaan harus memberikan bayaran kepada pekerja dengan mempertimbangkan masa kerja, pendidikan, kompetensi, dan prestasi atau produktivitas.

Apalagi, keluarnya kebijakan paket kebijakan ekonomi jilid IV membuat perusahaan tidak perlu lagi "pusing" memikirkan kenaikan upah secara mendadak karena adanya formula pengupahan dan bisa fokus meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui dialog bipartit.

"Jadi, ini juga bisa menggeser perjuangan pekerja dari sebelumnya menuntut upah minimum menjadi memperjuangkan upah layak," tutur Hanif.

Namun, Menaker juga menyatakan pemerintah akan memberikan penghargaan atau "reward" kepada perusahaan yang taat aturan pengupahan pemerintah.

Pada Kamis (15/10) pemerintah mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi IV yang menyangkut tiga bidang, yaitu terkait ketenagakerjaan, pengembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pengembangan ekspor oleh pelaku UMKM dengan dukungan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Pemerintah menetapkan kebijakan dan formula peningkatan kesejahteraan pekerja melalui pengupahan yang adil, sederhana dan terproyeksi.

Bentuk kehadiran negara dalam upaya peningkatan kesejahteraan pekerja, antara lain dalam bentuk pemberian jaring pengaman ("safety net") melalui kebijakan upah minimum dengan sistem formula. Kehadiran negara dalam hal ini memastikan pekerja/buruh tidak jatuh ke dalam upah murah.

Selain itu, negara hadir dalam bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap berlangsungnya dialog sosial bipartit antara pengusaha dengan pekerja.

Dialog sosial bipartit adalah kunci utama kesejahteraan pekerja, termasuk yang terkait dengan penerapan struktur dan skala upah dimana upah dibayarkan dengan mempertimbangkan masa kerja, pendidikan, kompetensi, dan prestasi atau produktivitas.

Menaker Hanif Dhakiri mengatakan Peraturan Pemerintah sebagai tindak lanjut dari kebijakan paket ekonomi IV ini akan ditandatangani secepatnya.

Editor: Tasrief Tarmizi

COPYRIGHT © ANTARA 2015

 

MENTERI TENAGA KERJA : TIDAK CINTA PEKERJAAN JANGAN BERHARAP BAHAGIA

Minggu, 11 Oktober 2015 12:44 WIB

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Adiatmaputra Fajar Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, mengimbau pekerja mencintai pekerjaannya, karena selama ini permasalahan yang dihadapi para pekerja tidak puas dengan pekerjaannya.

"Kalau tidak mencintai pekerjaan jangan pernah berharap bahagia," ujar Hanif dalam acara Ulang Tahun ke-55 Panasonic Gobel Grup di GBK Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (11/10/2015).

Hanif juga meminta para pegawai jangan iri dengan pekerjaan yang dimiliki masing-masing individu. Karena tidak semua pekerjaan yang dilihat, sesuai dengan kebahagiaan para buruh.

"Jangan suka melihat rumput tetangga lebih hijau. Terus maju terus semangat," tegas Hanif.

Hanif menambahkan jika para buruh bisa mencintai pekerjaannya, sudah dipastikan bahagia dalam hidupnya. Hanif memaparkan kebahagiaan bisa dicerminkan lewat pekerjaan yang dilakukan menyenangkan.

"Pekerjaan yang baik belum tentu mendatangkan kebahagiaan," kata Hanif.

KUD : PERLU SOLUSI TERKAIT BPJS KETENAGAKERJAAN NELAYAN

Cilacap (ANTARA News) - Ketua Umum Koperasi Unit Desa (KUD) Mino Saroyo Cilacap Untung Jayanto memandang perlu ada solusi bagi nelayan terkait dengan pembayaran premi kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

"Juga perlu sosialisasi untuk menjelaskan hal teknis seperti itu (pembayaran premi) karena kalau bicara saving (dana simpanan, red.) dan retribusi. Kalau di Cilacap, sudah tidak ada retribusi, adanya biaya administrasi lelang," katanya di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu.

Menurut dia, dana tersebut untuk kebutuhan semua anggota koperasi, sedangkan pemilik kapal dan krunya hanya beberapa orang.

Ia mengatakan bahwa BPJS Ketenagakerjaan merupakan kebutuhan perorangan dan kartunya dipegang oleh perorangan.

"Jadi, ada unsur setuju dan tidak setuju, ada tarik-menarik," katanya.

Ia mengaku telah menyampaikan kepada BPJS Ketenagakerjaan jika di KUD Mino Saroyo ada dana bantuan kematian yang besarnya 0,30 persen dari hasil produksi selama satu tahun.

Dana bantuan kematian tersebut, kata dia, diberikan kepada ahli waris nelayan yang meninggal dunia sebesar Rp1.250.000,00.

Dalam hal ini, dia menawarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk mengelola dana bantuan kematian tersebut.

Akan tetapi, kata dia, BPJS tidak berani karena hal itu tidak disebutkan dalam undang-undang sehingga harus dicari jalan tengahnya.

"Kalau memang dari pemerintah menghendaki begitu, ada dana bantuan kematian, pemerintah juga ikut mengawasi di dalam penyaluran hasil tangkapan lewat TPI (tempat pelelangan ikan). Kalau memang begitu, harus ditarget sekian, sekian, bisa seperti itu," katanya.

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © ANTARA 2015

RACHMAT GOBEL : INI MOMENTUM KEBANGKITAN INDUSTRI NASIONAL

Minggu, 11 Oktober 2015 12:07 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah sudah mengeluarkan paket kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sampai jilid ketiga. Hal itu untuk mendorong nilai tukar rupiah yang melemah terhadap mata uang dollar AS dan pelemahan ekonomi global.

Pemimpin Kelompok Usaha Panasonic GOBEL, Rachmat Gobel mengakui paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sudah sangat dirasakan kalangan dunia usaha. Dalam hal ini, industri di dalam negeri bisa bangkit karena kerjasama yang baik antara pemerintah dan para pengusaha.

“Saya sangat optimis, sekarang ini merupakan momentum bagi industri di dalam negeri untuk bangkit," ujar Rachmat Gobel dalam acara Kumpul Keluarga sekaligus perayaan Panasonic Gobel Grup ke 55 tahun di Gelora Bung Karno, Jakarta Minggu (11/10/2015).

Menurut Rachmat cara yang bisa dilakukan para pengusaha membangkitkan industri nasional melalui pemberdayaan kemampuan lokal yang dimiliki. Selain itu para pengusaha, kata Rachmat harus berkomitmen kuat untuk membangun industri yang selama ini sudah baik dijalani.

"Begitu pula dengan komitmen mitra usaha yang terus terjaga dan harmonis,” kata Mantan Menteri Perdagangan itu.

Rachmat menegaskan komitmen Panasonic GOBEL bagi negara dan bangsa ini tidak pernah berubah. Panasonic Gobel rencananya akan terus menjaga keselarasan antara jalinan kerjasama dan komitmen kemitraan usaha, pengembangan manajemen dan teknologi, serta meningkatkan skill (kemampuan) sumber daya manusia di tanah air.

"Capaian ini sudah kita raih dan nikmati bersama, dan harus kita pertahankan, bahkan kita harus optimis bisa meningkatkan lagi di masa mendatang”, papar Rachmat.

PEMERINTAH IMBAU PENGUSAHA TAK BURU-BURU LAKUKAN PHK

Michael Agustinus - detikfinance
Jumat, 02/10/2015 19:04 WIB
 
Jakarta -Pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengimbau agar pelaku usaha tak buru-buru melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) meski ekonomi sedang lesu. BKPM berharap pelaku usaha mendatangi dan melaporkan ke desk pencegahan PHK di kantor BPKM yang 9 Oktober akan diluncurkan.

"Ini untuk mencegah PHK. Kami juga mengimbau pada dunia usaha kalau mau PHK ketemu kami dulu. Kita bicarakan apa yang bisa dilakukan pemerintah," kata Kepala BKPM Franky Sibarani usai rakor di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (2/10/2015).

Ia mengakui saat ini industri padat karya seperti tekstil dan sepatu mengalami tekanan berat. Persoalan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS , karena sebagian banyak bahan baku penolong masih impor. Namun dunia usaha harus berkomunikasi dengan pemerintah untuk mengatasi persoalan, di antaranya menghubungi desk pencegah PHK di BKPM.

"Dari keluhan-keluhan yang ada, tingginya harga bahan baku kerena dolar. Kemudian produk ilegal, baju bekas dan produk impor lainnya," katanya.

Menurut Franky industri tekstil dan sepatu memberi kontribusi besar pada ekspor. Sektor ini juga banyak menyerap tenaga kerja hingga jutaan orang.

"Tekstil berkontribusi 10,84% ekspor kita di 2014. Alas kaki 3,49% dari total ekspor tahun lalu," katanya.

Franky menambahkan, realisasi investasi semester I-2015 untuk industri tekstil naik 58% sebesar Rp 3,88 triliun. Realisasi investasi alas kaki Rp 759 miliar. Namun di sisi lain industri yang sudah beroperasi sebagian ada yang melakukan PHK.

"Jadi ini salah satu alasan kenapa pemerintah membentuk desk ini. Kita ingin menyelamatkan segera," katanya.

(hen/rrd)