Berita Internasional

Tidak Takut, Karyawan di Sarinah Tetap Kerja Pasca Teror Thamrin

Nur Khafifah - detikNews

Jakarta - Aktivitas di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat sudah kembali normal pagi ini setelah didera teror kemarin. Karyawan di Sarinah pun berkantor seperti biasa dan tidak takut.

"Awalnya sempat was-was waktu berangkat. Tapi pas sudah nyampe sini lihat banyak polisi," kata salah satu karyawan di Sarinah, Rita saat melintas di lokasi, Jumat (15/1/2016).

Polisi memang masih melakukan olah TKP di Starbucks dan Pos Polisi Sarinah. Masyarakat terlihat ramai lalu lalang di sekitar kawasan untuk menjalankan aktivitas seperti biasa.

"Orang-orang juga ramai, jadi saya tenang," tambah Rita.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes M Iqbal juga mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan beraktifitas seperti biasa. Semua pusat perbelanjaan maupun perkantoran diperbolehkan beraktifitas normal.

"Semua sudah boleh buka kecuali yang kena ledakan. Police line tidak boleh dirusak oleh siapapun. Ini untuk proses penyelidikan dan pengungkapan kasus," imbaunya.

MELANGGAR PP 78, PENGUSAHA BAKAL DIJATUHI SANKSI

Sabtu, 28 November 2015

Jakarta (ANTARA News) - Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PPK dan K3) Muji Handoyo mengatakan pengusaha yang melanggar Peraturan Pemerintah (PP) No.78 Tahun 2015 akan dijatuhi sanksi administratif, berupa teguran lisan, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruhnya alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha.

Menurut Muji Handoyo, Menteri, Menteri terkait, gubernur, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat mengenakan sanksi administratif sesuai kewenangannya.

“Pengenaan sanksi administratif diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan dan tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar hak pekerja/buruh,“ ujar Muji Handoyo seusai  memberikan pemaparan dalam acara Forum Bakohumas bertema “Pembenahan revolusi mental pengawas ketenagakerjaan dalam rangka penyelamatan perlindungan tenaga kerja di Belitung, Kepulauan Bangka Belitung, Jum’at (27/11).

Acara Forum Bakohumas dihadiri oleh Staff Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Henry Subiakto, Sekjen Kemnaker Abdul Wahab Bangkona, Bupati Belitung Rustam Efendi dan Kadisnakersos Kabupaten Belitung dan 73 peserta dari humas kementerian dan lembaga, menurut Biro Humas Kemnaker dalam siaran persnya, Sabtu.

Muji mengatakan pengawas ketenagakerjaan yang merupakan fungsi negara harus mampu memberikan jaminan pemenuhan hak pekerja/buruh dan harus mampu memberikan kontribusi posiif terhadap pertumbuhan ekonmi dan penciptaan iklim investasi yang kondusif.

“Pengawas ketenagakerjaan juga harus berinovasi mengembangkan sistem pengawasan ketenagakerjaan dengan melibatkan masyarakat dan harus mampu memanfaatkan kemajuan bidang Informasi Teknologi (IT) guna mendukung kinerja wasnaker," katanya seraya menyebut pegawai pengawas ketenagakerjaan ditunjuk oleh Menaker.

Dirjen menambahkan pegawai pengawas ketenagakerjaan ditunjuk oleh Menteri Ketenagakerjaan dan dilaksanakan oleh unit kerja tersendiri pada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja pada pemerintahan pusat dan pemda.

“Pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh pegawas pengawas ketenagakerjaan yang memiliki kompetensi dan independen dan pengawas ketenagakerjaan harus berada di bawah supervisi dan kontrol pemerintah pusat,“ kata Muji.

Muji menambahkan tantangan pengawasan ketenagakerjaan diantaranya adalah menghadapi perubahan penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemda, perubahan regulasi dalam bidang ketenagakerjaan (jaminan social, pengupahan dan K3), penciptaan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Editor: Suryanto

COPYRIGHT © ANTARA 2015

PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BURUH AKAN DONGKRAK DAYA BELI

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menyambut baik rencana pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid ketujuh yang isinya mengenai insentif pajak penghasilan (PPh). Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Tenaga Kerja Benny Soetrisno mengatakan pengurangan PPh 21 itu bisa mendongkrak daya beli masyarakat lantaran pendapatan yang diterima buruh bisa lebih besar.

Dengan daya beli yang bertambah, maka otomatis industri pun akan terbantu. "Pada akhirnya ini bisa mengerem potensi PHK," ujar Benny kepada Republika.co.id, Selasa (17/11).

Namun, secara rinci, Benny belum mengetahui apa saja insentif yang akan diberikan pemerintah dalam paket kebijakan ekonomi jilid ketujuh ini. Pengurangan pajak penghasilan mesti dilihat pula dari sisi APBN. Hal ini karena pengurangan PPh 21 ini otomatis akan mengurangi pendapatan pemerintah dari pajak.

Secara umum, Benny juga menyoroti langkah pemerintah yang secara beruntun mengeluarkan paket kebijakan ekonomi. Ia mengapresiasi upaya pemerintah ini dengan alasan dinamika yang terjadi memang berjalan cepat. Pemerintah mesti mengeluarkan respons yang cepat pula. "Tinggal segala kebijakan ini harus dilanjutkan dengan langkah-langkah di lapangan," kata dia.

Sejak diluncurkannnya paket kebijakan ekonomi, Benny melihat, sudah ada perubahan di lapangan. Kendati, perubahan ini dinilainya belum signifikan. Namun, ia bisa memakluminya karena paket kebijakan ini membutuhkan peraturan pelaksana di tiap kementerian. "Namun, makin cepat kebijakan ini bisa diimplementasikan, maka itu makin baik," ujarnya.

INDONESIA-AUSTRALIA KERJASAMA PENGEMBANGAN KETRAMPILAN

Kamis, 19 November 2015

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri menerima kunjungan Menteri Pariwisata dan Pendidikan Internasional Australia, H. E. Hon Richard Colbeck di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, Kamis (19/11). Ada tiga hal pokok yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut.

Pertama, menegaskan pentingnya kerja sama bilateral di antara kedua negara. Selama ini, Indonesia dan Australia telah menjalin kerja sama di bidang ketenagakerjaan. Antara lain pengembangan kapasitas SDM dan kerjasama teknik bidang pelatihan dan pengembangan standar kompetensi antara Ditjen Binalattas dengan DET Queensland Australia.

Selain itu, Australia juga pernah menyampaikan usulan draft MoU tentang Indonesia-Australia Skills Development Exchange Pilot Project (Proyek Percontohan Pertukaran Pengembangan Ketrampilan).

Dalam hal ini Kemnaker diminta menjadi leader MoU untuk pilot project tersebut, namun karena Kemnaker belum mempunyai regulasi untuk aturan pemagangan TKA, sehingga usulan pihak Australia ini masih ditunda hingga sekarang.

Kedua, mendiskusikan kemungkinan-kemungkinan kerja sama untuk bidang pendidikan kejuruan dan skills training. Ketiga, membahas keinginan pihak Australia bekerja sama untuk pilot project di bawah IACEPA (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement).

Melalui pertemuan ini, diharapkan Kerja sama kedua negara di bidang pelatihan dan produktivitas dapat berlanjut dan dikembangkan. Khususnya dalam penerapan sistem kualifikasi kerja, akreditasi lembaga pelatihan kerja, standar manajemen balai latihan kerja dan lainnya.

Selain itu, adanya kelanjutan kerjasama bidang percepatan implementasi KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).

Serta peningkatan kompetensi pengurus SP (serikat pekerja) dalam hal melakukan dialog sosial, Peningkatan kualitas metodologi penelitian dan perencanaan tenaga kerja, dan Peningkatan kompetensi untuk labor inspection.

Editor: Suryanto

COPYRIGHT © ANTARA 2015

 

102.812 PEKERJA INFORMAL JADI PESERTA JAMSOSTEK

Kamis, 19 November 2015

Pewarta: Erafzon SAS

Jakarta (ANTARA News) - Sejumlah 102.812 pekerja informal yang tergabung dalam Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial menjadi peserta jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan dengan nilai iuran Rp19 miliar.

Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antarlembaga BPJS Ketenagakerjaan Junaedi seusai penandatanganan kerja sama dengan Kemensos di Jakarta, Kamis, mengatakan untuk tahap awal Kemensos akan membayarkan iuran pekerja informal tersebut selama satu tahun dan tahun berikutnya menjadi tanggung jawab pekerja.

Nilai iuran masing-masing pekerja informal sebesar Rp16.800 per jiwa untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Junaedi menyatakan kepesertaan itu sangat penting bagi pekerja karena dengan demikian mereka terlindungi dari risiko kerja, seperti kecelakaan dan kematian.

Dia memberi contoh, untuk kecelakaan kerja yang berdampak pada kematian, maka pekerja berhak atas santunan 48 kali dari pendapatan perbulan yang dilaporkan.

Direktur Jaminan Sosial Kementerian Sosial MO Rohani di kesempatan yang sama mengatakan pihaknya mengalokasikan dana Rp19 miliar untuk membayar iuran pekerja informal tersebut.

"Kita sudah menjalin kerja sama dengan PT Jamsostek sejak 2002 dan kini memperbaharui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan," ucap Rohani.

Dia juga menjelaskan bahwa selama ini peserta asuransi kesejahteraan sosial yang dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan sudah merasakan manfaatnya sehingga muncul desakan agar mereka tetap menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan.

Junaedi menyatakan bahwa menjadi peserta jaminan sosial adalah hak pekerja yang dijamin UU. Karena itu, dia mengajak semua pihak untuk memenuhi hak-hak pekerja tersebut.

"Di sisi lain, kami berkewajiban memberikan pelayanan prima, mendekatkan diri melalui pembukaan kantor-kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kanal-kanal pelayanan untuk mempermudah akses pemberi kerja (pengusaha) mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan," kata Junaedi.

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © ANTARA 2015