Berita Nasional

BPJS-TK BERKOMITMEN TINGKATKAN KAPASITAS ORGANISASI

London (ANTARA News) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mempunyai komitmen kuat meningkatkan kapasitas organisasi, terutama "human capital" dalam upaya merespon lingkungan yang selalu berubah, kata Direktur Umum dan SDM BPJS-TK Naufal Mahfudz.

"Untuk itu, kami membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dalam menjalankan aktivitas perusahaan ini," kata Naufal Mahfudz yang menjadi pimpinan delegasi BPJS Ketenagakerjaan dalam pertemuan dengan Sekretaris Jenderal ISSA, Hans-Hornst Konkolewsky di Kantor Pusat International Social Security Association (ISSA) di Geneva, Swiss, sebagaimana keterangan yang diterima Antara London, Selasa.

Delegasi yang terdiri dari para Kepala Kanwil dan Kepala Kacab BPJS Ketenagakerjaan yang berprestasi, melakukan kunjungan kerja keGeneva itu disambut Sekjen ISSA, Hans-Hornst Konkolewsky dan mendapatkan penjelasan materi langsung dari masing-masing Direktur teknis dari ISSA Head Office.

Menurut Naufal Mahfudz, dalam pertemuan itu delegasi Indonesia mempelajari empat modul di Center of Excellence ISSA Guidelines yaitu tentang perluasan kepesertaan, peningkatan iuran, kualitas layanan dan good governance.

Dikatakannya beberapa tantangan yang teridentifikasi dan menuntut respon yang cepat dan cermat antara lain "coverage" kepesertaan yang masih rendah, tuntutan pelayanan publik yang makin meningkat, dan teknologi digital yang membuat lingkungan industri berubah dengan cepat.

"Salah satu inisiatif menyiapkan respon terhadap perubahan tersebut adalah melalui studi banding dan senantiasa belajar dan dari waktu ke waktu," ujarnya.

Menurut Naufal, empat hal tersebut sangat penting sebagai landasan menuju keberhasilan melaksanakan mandat BPJS Ketenagakerjaan ke depan. "Saya memandang empat hal tersebut jika dilaksanakan dengan baik akan membawa kemajuan yang besar bagi BPJS ketenagakerjaan," ujarnya.

Salah satu indikator keberhasilan jaminan sosial adalah cakupan yang tinggi, layanan yang memuaskan, pengelolaan yang baik dan mendapat kepercayaan dari publik, ujar Naufal yang sebelumnya menjabat Direktur SDM dan Umum LKBN Antara.

Editor: Ruslan Burhani

KENAIKAN UMP 2017 SEBESAR 8.25 PERSEN

Jakarta (ANTARA News) - Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) untuk tahun 2017 adalah sebesar 8,25 persen dengan mengikuti formula yang diatur dalam PP No.78/2015 tentang Pengupahan.

"Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik menunjukkan besaran produk domestik bruto (PDB) 2016 terdiri dari inflasi 3,07 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,18 persen sehingga kenaikan upah minimum 2017 sebesar 8,25 persen," ujar Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang dalam temu media di Jakarta, Senin.

Haiyani menuturkan seluruh 34 provinsi telah mengumumkan kenaikan upah minimum 2017 begitu juga 70 kabupaten/kota di tiga provinsi telah menetapkan upah minimum kota (UMK).

Sementara itu empat provinsi masih melakukan pentahapan pencapaian besaran Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yaitu Nusa Tenggara Barat dengan kenaikan UMP 10 persen, Gorontalo 8,27 persen, Maluku 8,45 persen dan Maluku Utara 17,48 persen.

Haiyani mengatakan proses pentahapan pencapaian KHL diserahkan kepada provinsi sehingga di tiap provinsi akan berbeda waktu yang dibutuhkan untuk mencapai besaran KHL.

Untuk tahun 2017, Haiyani menyebutkan sebanyak 30 dari 34 provinsi telah melakukan penetapan UMP sesuai ketentuan PP Pengupahan atau tingkat kepatuhan sebesar 88,23 persen.

"Tingkat kepatuhan ini meningkat dari tahun lalu sebesar 41 persen," katanya.

Kementerian Ketenagakerjaan juga mencatat ada empat provinsi yang menetapkan UMP 2017 tidak sesuai dengan formula yaitu tiga provinsi menetapkan kenaikan yang lebih tinggi yakni Aceh sebesar 18,01 persen, Kalimantan Selatan 8,29 persen dan Papua sebesar 9,39 persen.

Sedangkan satu provinsi menetapkan kenaikan UMP 2017 yang lebih rendah dari ketentuan yakni Nusa Tenggara Timur yang menetapkan kenaikan 7,02 persen.

Haiyani menyebut rata-rata kenaikan UMP 2017 adalah sebesar 8,91 persen.

"Tiga provinsi yang tahun lalu tidak menetapkan UMP dan hanya menetapkan UMK yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah dan Yogyakarta, tahun ini sudah menetapkan UMP," tambahnya.

Untuk tahun 2017, besaran UMP tertinggi adalah di DKI Jakarta yaitu Rp3.355.750 sedangkan terendah adalah Yogyakarta sebesar Rp1.337.645.

Sedangkan kenaikan tertinggi berada di Aceh sebesar 18,01 persen dan terendah di NTT sebesar 7,02 persen.

Editor: Fitri Supratiwi

PERTEMUAN MENAKER G20 HASILKAN DEKLARASI TINGKATAN KUALITAS NAKER

Kamis, 14 Juli 2016 18:23 WIB | 3.897 Views

 

Jakarta (ANTARA News) - Pertemuan para menteri tenaga kerja G20 di Beijing, China, menghasilkan deklarasi bersama yang meliputi upaya meningkatkan kualitas kerja, meningkatkan kualitas keterampilan tenaga kerja dan menciptakan kesempatan kerja.

"Deklarasi ini memuat kesepakatan bersama mengenai rekomendasi kebijakan terhadap pengurangan pengangguran, peningkatan keterampilan sesuai keinginan pasar kerja, meningkatkan kualitas pemagangan dan prinsip-prinsip kebijakan pengupahan yang berkelanjutan, rasional dan koheren," kata Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri dalam pernyataan pers Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta, Kamis.

Hanif menghadiri Pertemuan para Menteri Tenaga Kerja tersebut yang digelar di Beijing, China, tanggal 12-13 Juli 2016 yang juga dihadiri oleh para pejabat Organisasi Buruh Internasional (ILO), OECD, Bank Dunia serta IMF.

Menaker mengungkapkan dalam pertemuan tersebut juga dibicarakan upaya-upaya bersama untuk mengatur strategi pertumbuhan ekonomi dan perencanaan ketenagakerjaan yang diharapkan menguntungkan sektor ketenagakerjaan di negara masing-masing.

"Para menteri tenaga kerja sepakat bahwa pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan perluasan kesempatan kerja, dinikmati masyarakat, pekerja dan pengusaha sehingga tercipta pertumbuhan yang inklusif," paparnya.

Ia mengaku yakin Kelompok Kerja G20 akan mampu menerjemahkan dekrasi itu menjadi hasil yang nyata di negara masing-masing.

Sementara untuk di Indonesia, Hanif mengatakan pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan program yang terkait dengan kepatuhan terhadap UU Ketenagakerjaan antara lain mengurangi ketidaksetaraan gender, disabilitas dalam pekerjaan, pemberdayaan dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia, mempromosikan program kewirausahaan dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja secara terpadu

Editor: Aditia Maruli

COPYRIGHT © ANTARA 2016

Menaker: Hadapi MEA, Pekerja Harus Dilatih Keterampilan

By

on 27 Feb 2016 at 22:01 WIB

Liputan6.com, Bogor - Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dakhiri mengatakan tenaga kerja di Indonesia tidak perlu khawatir dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Karena tenaga kerja asing yang masuk harus mempunyai kompetensi sesuai dengan jabatan yang ditawarkan.

Menurutnya, ada asumsi yang salah soal MEA, terutama terkait isu bakal maraknya tenaga kerja asing yang masuk Indonesia setelah berlakunya MEA. Sehingga pemerintah harus mengendalikan tenaga asing.

"Banyak yang berpikir MEA itu seolah-olah pekerja dari luar dengan dalam negeri saling berhadapan. Padahal bukan itu," kata Hanif usai menghadiri Musyawarah Besar Serikat Pekerja Panasonic Gobel di Bogor, Sabtu (27/2/2016).

Dalam menghadapi MEA, lanjut Hanif, bagaimana mendorong agar sumber daya manusia Indonesia mampu bersaing dengan pekerja asing.

"Prinsip yang harus dipegang adalah kerjasama dan kompetisi daya saing," kata dia.

Namun untuk menciptakan tenaga kerja yang handal, memiliki kemampuan intelektual dan keterampilan, harus ada sinergitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

"70 persen pekerja Indonesia lulusan SMA. Untuk bisa bersaing dengan tenaga asing harus ada peningkatan kemampuan intekektual dan keterampilan melalui pelatihan profesi," ujarnya.

Hanif menjelaskan, saat MEA yang dikhawatirkan justeru nantinya banyak tenaga profesional dari dalam negeri memilih bekerja menjadi tenaga asing.

"Jika tingkat kesejahteraannya lebih tinggi, bisa saja mereka pilih bekerja di luar," pungkasnya. (Achmad Sudarno/Ndw)

Lima Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Ditetapkan

Martin Sihombing

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi IX DPR RI menetapkan lima anggota Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dari 10 calon anggota Dewas BPJS yang telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan.

"Pemilihan lima anggota Dewas BPJS Kesehatan ini berjalan baik melalui proses musyawarah mufakat, meskipun diwarnai perdebatan cukup alot. Akhirnya, 10 kelompok fraksi di Komisi IX menyepakati lima nama yang sama," kata Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (21/1/2016).

Kelima anggota Dewas BPJS Kesehatan ini meliputi La Tunreng dan Misbahul Munir dari unsur pemberi kerja, Michael Johannis Latuwael dan Roni Febrianto unsur pekerja, serta Karun dari unsur tokoh masyarakat.

Dede Yusuf berharap kelima anggota Dewas terpilih dapat bekerja lebih baik mengawal kinerja direksi BPJS Kesehatan.

Kelima anggota Dewas BPJS Kesehatan ini, kata dia, akan melengkapi dua anggota Dewas dari unsur Pemerintah.

Dede menjelaskan, setelah terpilih menjadi lima nama, selanjutnya pimpinan DPR RI akan mengirimkan nama-nama tersebut kepada Presiden bersamaan dengan anggota Dewas BPJS Ketenagakerjaan, sebelum 1 Februari 2016.

Anggota Dewas BPJS Kesehatan terpilih, La Tunreng mengatakan, dirinya siap mengemban amanat yang diberikan dengan sebaik-baiknya.

"Kami berlima sepakat untuk mengawal keberlangsungan BPJS Kesehatan dengan baik," ujar Tunreng.

Proses uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Dewas BPJS Kesehatan dilakukan Komisi IX DPR RI dimulai sejak Senin (18/1).

Sedangkan, uji kelayakan dan kepatutan calomn anggota Dewas BPJS Ketenagakerjaan akan dilakukan Komisi IX DPR RI, mulai Senin.

 

Korban Teror Bom Thamrin Rais Meninggal Dunia

Ferdinan - detikNews

Jakarta - Korban teror bom dan penembakan di Jl MH Thamrin, Jakpus, Rais Karna (37) meninggal dunia dalam perawatan di RS Abdi Waluyo. Jenazah Rais sudah dibawa keluarga ke Bojonggede, Bgor, Jabar.

"Pada hari Sabtu (16/1) pukul 21.21 WIB, pasien korban bom Sarinah meninggal dunia atas nama Rais Karna (office boy Bangkok Bank)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes M Iqbal dalam pesan singkat yang diteruskan petugas media center kasus Bom Sarinah, Riko, Minggu (17/1/2016).

Rais dirawat di RS Abdi Waluyo karena mengalami luka tembak bagian pelipis kepala sebelah kiri saat terjadi teror di Jl MH Thamrin, Kamis (14/1). Jenazah dibawa keluarga ke Kampung Plered, Citayam, Bojonggede pada pukul 00.00 WIB.

Selain Rais, RS Abdi Waluyo juga menangani korban teror di Thamrin lainnya yakni Aiptu Suhadi, Frank Feulner (WN Jerman), Manfred Stoif (WN Austria), Aldi dan Alfris.

Sepupu istri Rais, Istiqamah Yusuf (35) menceritakan saat kejadian, suaminya tengah berada di sekitar Starbucks Sarinah. Saat dia mencari tahu asal muasal bunyi ledakan itu, Rais terkena tembakan di bagian kepala.

"Dia dengar suara bom meledak terus kan orang-orang pada keluar, dia ikut keluar ngelihat terus ada tembakan membabi buta gitu. Terus dia kena, ketembak di kepala," ujar Istiqamah saat ditemui di RS Abdi Waluyo, Jumat (15/1).
(fdn/fdn)

 

Tidak Takut, Karyawan di Sarinah Tetap Kerja Pasca Teror Thamrin

Nur Khafifah - detikNews

Jakarta - Aktivitas di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat sudah kembali normal pagi ini setelah didera teror kemarin. Karyawan di Sarinah pun berkantor seperti biasa dan tidak takut.

"Awalnya sempat was-was waktu berangkat. Tapi pas sudah nyampe sini lihat banyak polisi," kata salah satu karyawan di Sarinah, Rita saat melintas di lokasi, Jumat (15/1/2016).

Polisi memang masih melakukan olah TKP di Starbucks dan Pos Polisi Sarinah. Masyarakat terlihat ramai lalu lalang di sekitar kawasan untuk menjalankan aktivitas seperti biasa.

"Orang-orang juga ramai, jadi saya tenang," tambah Rita.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes M Iqbal juga mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan beraktifitas seperti biasa. Semua pusat perbelanjaan maupun perkantoran diperbolehkan beraktifitas normal.

"Semua sudah boleh buka kecuali yang kena ledakan. Police line tidak boleh dirusak oleh siapapun. Ini untuk proses penyelidikan dan pengungkapan kasus," imbaunya.

MELANGGAR PP 78, PENGUSAHA BAKAL DIJATUHI SANKSI

Sabtu, 28 November 2015

Jakarta (ANTARA News) - Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PPK dan K3) Muji Handoyo mengatakan pengusaha yang melanggar Peraturan Pemerintah (PP) No.78 Tahun 2015 akan dijatuhi sanksi administratif, berupa teguran lisan, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruhnya alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha.

Menurut Muji Handoyo, Menteri, Menteri terkait, gubernur, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat mengenakan sanksi administratif sesuai kewenangannya.

“Pengenaan sanksi administratif diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan dan tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar hak pekerja/buruh,“ ujar Muji Handoyo seusai  memberikan pemaparan dalam acara Forum Bakohumas bertema “Pembenahan revolusi mental pengawas ketenagakerjaan dalam rangka penyelamatan perlindungan tenaga kerja di Belitung, Kepulauan Bangka Belitung, Jum’at (27/11).

Acara Forum Bakohumas dihadiri oleh Staff Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Henry Subiakto, Sekjen Kemnaker Abdul Wahab Bangkona, Bupati Belitung Rustam Efendi dan Kadisnakersos Kabupaten Belitung dan 73 peserta dari humas kementerian dan lembaga, menurut Biro Humas Kemnaker dalam siaran persnya, Sabtu.

Muji mengatakan pengawas ketenagakerjaan yang merupakan fungsi negara harus mampu memberikan jaminan pemenuhan hak pekerja/buruh dan harus mampu memberikan kontribusi posiif terhadap pertumbuhan ekonmi dan penciptaan iklim investasi yang kondusif.

“Pengawas ketenagakerjaan juga harus berinovasi mengembangkan sistem pengawasan ketenagakerjaan dengan melibatkan masyarakat dan harus mampu memanfaatkan kemajuan bidang Informasi Teknologi (IT) guna mendukung kinerja wasnaker," katanya seraya menyebut pegawai pengawas ketenagakerjaan ditunjuk oleh Menaker.

Dirjen menambahkan pegawai pengawas ketenagakerjaan ditunjuk oleh Menteri Ketenagakerjaan dan dilaksanakan oleh unit kerja tersendiri pada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja pada pemerintahan pusat dan pemda.

“Pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh pegawas pengawas ketenagakerjaan yang memiliki kompetensi dan independen dan pengawas ketenagakerjaan harus berada di bawah supervisi dan kontrol pemerintah pusat,“ kata Muji.

Muji menambahkan tantangan pengawasan ketenagakerjaan diantaranya adalah menghadapi perubahan penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemda, perubahan regulasi dalam bidang ketenagakerjaan (jaminan social, pengupahan dan K3), penciptaan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Editor: Suryanto

COPYRIGHT © ANTARA 2015

INDONESIA-AUSTRALIA KERJASAMA PENGEMBANGAN KETRAMPILAN

Kamis, 19 November 2015

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri menerima kunjungan Menteri Pariwisata dan Pendidikan Internasional Australia, H. E. Hon Richard Colbeck di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, Kamis (19/11). Ada tiga hal pokok yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut.

Pertama, menegaskan pentingnya kerja sama bilateral di antara kedua negara. Selama ini, Indonesia dan Australia telah menjalin kerja sama di bidang ketenagakerjaan. Antara lain pengembangan kapasitas SDM dan kerjasama teknik bidang pelatihan dan pengembangan standar kompetensi antara Ditjen Binalattas dengan DET Queensland Australia.

Selain itu, Australia juga pernah menyampaikan usulan draft MoU tentang Indonesia-Australia Skills Development Exchange Pilot Project (Proyek Percontohan Pertukaran Pengembangan Ketrampilan).

Dalam hal ini Kemnaker diminta menjadi leader MoU untuk pilot project tersebut, namun karena Kemnaker belum mempunyai regulasi untuk aturan pemagangan TKA, sehingga usulan pihak Australia ini masih ditunda hingga sekarang.

Kedua, mendiskusikan kemungkinan-kemungkinan kerja sama untuk bidang pendidikan kejuruan dan skills training. Ketiga, membahas keinginan pihak Australia bekerja sama untuk pilot project di bawah IACEPA (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement).

Melalui pertemuan ini, diharapkan Kerja sama kedua negara di bidang pelatihan dan produktivitas dapat berlanjut dan dikembangkan. Khususnya dalam penerapan sistem kualifikasi kerja, akreditasi lembaga pelatihan kerja, standar manajemen balai latihan kerja dan lainnya.

Selain itu, adanya kelanjutan kerjasama bidang percepatan implementasi KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).

Serta peningkatan kompetensi pengurus SP (serikat pekerja) dalam hal melakukan dialog sosial, Peningkatan kualitas metodologi penelitian dan perencanaan tenaga kerja, dan Peningkatan kompetensi untuk labor inspection.

Editor: Suryanto

COPYRIGHT © ANTARA 2015