Berita Nasional

RIBUAN PEKERJA DIRUMAHKAN

Jumat, 28 Agustus 2015, 16:00 WIB

TANGERANG — Ribuan pekerja mengalami dampak pahit pelemahan rupiah terhadap dolar AS. Di Kota Tangerang, Banten, ada 1.800 pekerja yang dirumahkan dalam kurun tiga bulan terakhir. Perusahaan melakukan hal itu karena pengeluaran yang semakin tinggi.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang Abduh Surahman mengatakan, perusahaan membeli bahan baku dengan dolar AS, sedangkan produk dihargai dengan rupiah. "Memburuknya kondisi ekonomi membuat perusahaan kewalahan," kata Abduh, Kamis (27/8).

Ditambah lagi, daya beli masyarakat menurun. Dalam menghadapi situasi semacam itu, kata Abduh, perusahaan memutuskan mengurangi jumlah karyawan. Menurut dia, 10 perusahaan garmen dan tekstil lainnya di Kota Tangerang terancam tutup.

Mereka menghadapi masalah dalam memenuhi kebutuhan bahan baku impor. Jika pelemahan rupiah kian parah, ungkap Abduh, perusahaan itu menyatakan tak bisa menjamin nasib para pekerja sehingga kemungkinan besar akan dirumahkan.

Sejumlah perusahaan sudah mulai mengurangi kapasitas produksi serta jam kerja pegawai sejak sebulan lalu. Meski demikian, ia menjelaskan, perusahaan yang melakukan ekspor tidak terpengaruh dengan pelemahan rupiah.

Abduh menambahkan, untuk mengatasi pengangguran di Kota Tangerang, dinas yang ia pimpin akan menggelar bursa kerja dalam waktu dekat. "Kami akan mengoptimalkan bursa kerja," katanya menegaskan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Jawa Tengah Wika Bintang mengatakan, pelemahan ekonomi hingga Agustus 2015 mengakibatkan 1.305 buruh dari sektor garmen, tekstil, dan plastik mengalami PHK karena bahan baku mereka rata-rata diimpor.

Sebenarnya, menurut Wika, dinas sudah berupaya mencegah adanya PHK, tetapi tetap saja ada PHK di 23 perusahaan yang ada di 11 kabupaten/kota di Jateng. "Kami mengimbau perusahaan semaksimal mungkin berusaha tak melakukan PHK," ujar dia.

Kalau memang ada kesulitan, Wika meminta perusahaan berkomunikasi dengan dinas untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Ia juga meminta, perusahaan yang merumahkan pekerjanya memberikan hak-hak mereka.

Wika menyatakan, untuk menampung ribuan pekerja yang kena PHK, pihaknya menyiapkan pelatihan. Dengan demikian, mereka bisa alih profesi dan bekerja di perusahaan lain atau berusaha secara mandiri. "Kami mempunyai balai latihan kerja di 35 kabupaten/kota."

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memastikan, hak-hak seluruh pekerja yang terkena PHK sudah diberikan, salah satunya berupa pemberian uang pesangon. "Jika ada hak pekerja yang belum dipenuhi perusahaan, pekerja bisa melaporkannya kepada pemerintah."

Sementara, Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Hadi Mochtar mengaku belum menerima laporan adanya PHK. Meski demikian, dinas sedang menyiapkan tim mediator untuk mengantisipasi adanya gelombang PHK. 

Sekretaris Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) Kirnadi mengatakan, industri garmen dan konveksi terancam gulung tikar akibat melemahnya nilai tukar rupiah. Ada puluhan ribu pekerja yang menggantungkan pendapatannya dari pabrik garmen dan konveksi.

Namun begitu, hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan adanya PHK karyawan di pabrik tersebut. "Kita belum menerima laporan, tapi kami beberapa kali mengadvokasi agar pengusaha memilih PHK sebagai jalan terakhir," katanya.

Menurutnya, ada banyak pilihan yang bisa dilakukan pengusaha sebelum merumahkan pekerjanya, misalnya, dengan mengurangi jam kerja untuk mengerem biaya operasional. "PHK harus menjadi jalan terakhir jika semuanya tak menentu."

Ketua Asosiasi Pengusaha Ban Indonesia Aziz Pane menyebut kalangan pengusaha sangat terpukul akibat kondisi ekonomi yang melemah saat ini. Ia beralasan, dari 15 ribu pelaku usaha industri ban, hanya 15 persen konten lokal yang terserap.

Sisanya, sebanyak 85 persen bahan baku harus diimpor dari luar negeri. Dengan demikian, karena dolar AS menguat, impor yang besar akan memukul keuangan perusahaan. "Walaupun banyak ekspor, kita juga banyak impor. Artinya, bisnisnya bisa anjlok," jelas Aziz.

Anjloknya bisnis ban ini dinilai juga akan memengaruhi sektor industri lainnya. Aziz melanjutkan, industri ban akan menyerap 80 persen karet alam. Produknya sendiri digunakan di berbagai industri berat, termasuk pertanian dan pertambangan.

"Artinya, aktivitas kegiatan pertanian, perikanan, perkebunan, dan pertambangan mandek. Industri ini terpukul," ujar Aziz. Hanya, kalau berbicara bisa bertahan atau tidak, ia yakin industri ban bakal mampu bertahan. n antara ed: ferry kisihandi

***
Pelemahan Rupiah
 
Pelemahan rupiah terhadap dolar AS memberikan dampak pada kegiatan  ekonomi, di antaranya pemutusan hubungan kerja dan penurunan omzet usaha.
Nilai Rupiah
Nilai rupiah terhadap dolar AS berdasarkan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate dalam tiga hari terakhir:
25 Agustus Rp 14.067
26 Agustus Rp 14.102
27 Agustus Rp 14.128

Dampak

Tenaga Kerja
1.800 pekerja di sektor garmen dan tekstil di Kota Tangerang dirumahkan dalam kurun tiga bulan.
Sebanyak sepuluh perusahaan garmen dan tekstil di Kota Tangerang terancam tutup karena bermasalah dengan bahan baku impor.
1.305 pekerja sektor garmen, tekstil, dan plastik di Jawa Tengah diputus hubungan kerja hingga Agustus 2015. 

Penurunan Omzet
Omzet distributor tahu dan tempe di Denpasar,Bali yang semula Rp 10 juta menjadi Rp 6 Juta per hari.
Penjualan komputer di Jakarta menurun, penjual mengaku omzet mereka merosot dari semula Rp 50 juta menjadi Rp 10 juta per hari.
Sumber: republika/antara

BISA BERBAHASA INDONESIA BAGI PEKERJA ASING, PERLU ATAU TIDAK?

Jumat 21 Aug 2015, 18:20 WIB

Mega Putra Ratya - detikNews

Jakarta - Presiden Joko Widodo secara khusus meminta pada Menaker Hanif Dhakiri soal pencabutan pasal wajib bisa berbahasa Indonesia untuk pekerja asing di peraturan menteri. Alasannya, kewajiban itu bisa menghambat investasi.

Seskab Pramono Anung menjelaskan, permintaan kepada Manaker sudah disampaikan dan akan segera dibahas dalam waktu dekat. Pemerintah menganggap ada sejumlah regulasi yang berpotensi menghambat investasi dan sebaiknya dihilangkan.

"Salah satunya adalah kita mengatur untuk tenaga kerja asing harus bisa berbahasa Indonesia. Maka dengan demikian karena itu tidak memungkinkan dan itu pasti akan lama sekali sehingga itu menjadi hambatan bagi para pekerja asing, maka peraturan itu dicabut," terang Pramono di Istana, Jumat (21/8/2015).

Selain masalah bahasa Indonesia, persoalan kartu izin tinggal terbatas (KITAS) juga jadi sorotan. Karena itu, perlu menjadi perhatian.

Read more...

PERTAMA DALAM SEJARAH, TAHUN DEPAN PNS DAPAT THR

Maikel Jefriando - detikfinance
Jumat, 14/08/2015 15:52 WIB
 
Jakarta -Tahun depan pemerintah akan memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada PNS serta Anggota TNI/Polri. Ini merupakan yang pertama dalam sejarah.

Dalam dokumen Nota Keuangan 2016 disebutkan, THR ini di luar gaji ke-13 yang rutin diberikan pemerintah setahun sekali.

"PNS akan mendapatkan THR yang baru untuk 2016," ujar Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro ditemui di Gedung MPR/DPR, Jakarta Selatan, Jumat (14/8/2015).

Meski demikian, Bambang masih merahasiakan besaran THR yang akan diterima PNS. Selain THR, PNS juga tetap akan menerima gaji ke-13.

Read more...

PEKERJA ASING WAJIB IKUT BPJS

Bisnis.com, JAKARTA--Warga negara asing yang bekerja di Indonesia diwajibkan menjadi peserta dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, baik BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan.

Ketentuan ini termuat dalam Permenaker No. 16/2015 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang merupakan revisi dari Permenaker No. 12/2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Asing.

Syarat wajib menjadi peserta jaminan sosial nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari enam bulan, tulis Pasal 36 Permenaker No. 16/2015 dalam salinan yang diperoleh Bisnis.

Read more...

Brimob Siapkan 240 Personil Amankan May Day

INILAHCOM, Pangkalpinang - Satuan Brimob Polda Kepulaun Bangka Belitung menyiapkan sebanyak dua Satuan Setingkat Kompi (SSK) atau 240 personel guna membantu pengamanan peringatan Hari Buruh atau 'May Day' yang akan dipusatkan di Taman Merdeka pada Minggu (3/5).

"Para personel akan dilengkapi peralatan untuk mengantisipasi terjadinya huru hara, teror, dan juga terjadinya ledakan atau bom," ujar Dansat Brimob Polda Kepulauan Babel Kombes (Pol) Imam Wahyudi di Pangkalpinang, Kamis (30/4/2015).

Ia mengatakan, pengamanan tersebut akan dilakukan sampai semua kegiatan selesai dan adanya perintah dari Mabes Polri yang menyatakan siaga satu dicabut.

Dalam pengamanan itu, personel Brimob akan dibagi di beberapa tempat, di antaranya ada yang siaga di markas, patroli mulai dari Kamis malam ini hingga kegiatan selesai.

Read more...

Kaum Buruh di Indonesia masih menjadi Pelengkap Penderita

RMOL. Dalam hubungan industrial, kaum buruh di Indonesia hanya menjadi pelengkap penderita. Kebjakan industri, perdagangan dan ketenagakerjaan terkesan sangat terpisah entitasnya.

"Saya menangkap signal berbahaya dari banyak sektor bidang ketenagakerjaan yang apabila pemerintah hanya responsif kepada pengusaha dan pemilik modal maka akan memicu masalah ini jadi meledak karena buruh frustasi," ujar Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Ferry Juliantono dalam keterangannya, Rabu (29/4) terkait Hari Buruh yang diperingati setiap 1 Mei.

Padahal di beberapa negara, kebijakan perburuhan sangat jelas. Di Jepang misalnya, pemerintah mewajibkan sebagian saham perusahaan untuk diberikan kepada buruh atau pekerja melalui serikat pekerja. Laporan hasil keuangan perusahaan juga bisa diakses oleh pekerjanya.

Read more...

Tiga Tembakan Misterius Jelang May Day

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Tiga mobil yang terparkir di depan Kantor Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Jakarta Timur ditembak orang tak dikenal pada Selasa (14/4) sekitar pukul 22.45 WIB.

Pemilik mobil yang parkir di depan Kantor KSBSI di Jalan Cipinang Muara Raya, Jatinegara, Jakarta Timur. tersebut sempat berpikir kalau dentuman suara itu berasal dari petasan.

"Saat itu kami sedang rapat membahas mengenai aksi May Day pada 1 Mei, namun tiba-tiba terdengar suara dari luar kantor kami. Setelah itu tiga mobil serentak alarmnya bunyi," jelas Presiden KSBSI, Mudhofir Khamid, Rabu (15/4).

Read more...

Menengok Klinik Kesehatan Pertama Untuk TKI di Malaysia

Johor Bahru, - Di Malaysia, ada ribuan tenaga kerja Indonesia yang bekerja dengan berbagai jenis pekerjaan. Tak sedikit di antara mereka yang bekerja namun tak punya dokumen lengkap alias ilegal.

Kondisi TKI makin terjepit dengan adanya regulasi dari pemerintah Malaysia yang perlahan akan menghentikan subsidi kesehatan bagi warga asing. Akibatnya biaya untuk kesehatan akan semakin mahal untuk TKI.

Merespons kebutuhan tersebut, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Johor Bahru lantas membuat klinik kesehatan dengan bekerja sama dengan RS Persada yang dikhususkan untuk TKI.

Read more...

BPJS Naikkan Investasi Perumahan Untuk Pegawai Hingga 10 Persen

Merdeka.com - Pemerintah sepakat menaikkan besaran investasi untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Investasi tersebut untuk mendukung program baru BPJS yakni penyediaan perumahan bagi karyawan peserta BPJS.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil menuturkan, BPJS mengusulkan kenaikan investasi langsung ke sektor properti, termasuk perumahan, dari semula 5 persen menjadi 10 persen. Dengan begitu, investasi perumahan BPJS bakal mencapai Rp 20 triliun dari total keseluruhan investasi BPJS yang mencapai Rp 200 triliun.

"Mereka meminta bisa sampai 10 persen langsung, kemudian 20 persen lewat perbankan seperti biasa," kata Sofyan di kantornya, Jakarta, Selasa (7/4).

Read more...