Berita Nasional

UU TENTANG TKI TIDAK BERPIHAK PADA TKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Hukum Perburuhan Universitas Indonesia Aloysius Uwiyono menyatakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri justru tidak memihak TKI. UU tersebut hanya berpihak pada Perusahaan Pengarah TKI Swasta (PPTKIS).

"Menurut saya, yang salah adalah sistem hukumnya, sistem hukum yang tidak memihak pada TKI. Ini cerminan dari ketidakberesan perlindungan WNI saat mereka di luar negeri," ujar Uwiyono dalam Rapat Koordinasi Nasional Perlindungan WNI di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (20/10/2015).

Pria yang juga merupakan akademisi bidang ketenagakerjaan itu membeberkan satu per satu pasal yang disebut hanya memihak PPTKIS tersebut. Semuanya terkait dengan penempatan TKI yang tidak seharusnya dilakukan PPTKIS, melainkan oleh lembaga pemerintah.

"Penempatan TKI seharusnya dilakukan oleh lembaga pra penempatan, lembaga masa penempatan, dan lembaga purna penempatan," kata Uwiyono.

Ia menjelaskan, lembaga pra penempatan bertugas untuk melakukan rekruitmen dan pelatihan, termasuk melakukan uji kompetensi, tes psikologi, dan pembekalan akhir. Hal tersebut dilakukan di dalam negeri sebelum calon TKI diberangkatkan.

Setelah itu selesai, barulah lembaga pra penempatan mengirimkan dokumen calon TKI kepada PPTKIS. "PPTKIS hanya berfungsi sebagai job sending saja," kata Uwiyono.

Namun, pada kenyataannya, dalam pasal 35 dan 37 tentang perekrutan serta pasal 34 tentang pendidikan dan pelatihan, semuanya dilakukan oleh PPTKIS.

"(Kalau oleh PPTKIS) maka jelas calo-calo itu sehingga terjadilah human trafficking di mana calo-calo tadi membawa TKI ke PPTKIS. Ini harusnya diselesaikan lembaga pra penempatan," jelas Uwiyono.

Setelah calon TKI diberangkatkan dan tiba di negara tujuan, lembaga yang seharusnya bertanggung jawab menyaksikan penandatanganan perjanjian kerja adalah lembaga masa penempatan. Lembaga ini jugalah yang berperan saat TKI bekerja di luar negeri.

Namun, dalam pasal 55 ayat 2 tentang perjanjian kerja, disebutkan bahwa calon TKI menandatangani perjanjian kerja sebelum diberangkatkan dan di bawah tanggung jawab PPTKIS. "Seharusnya ditandatangani setelah TKI sampai di negara tujuan dan disaksikan lembaga masa penempatan," kata Uwiyono.

Selain itu, Uwiyono pun menjelaskan pasal-pasal lain tentang pelaporan kepada PTKIS dan perlindungan yang diawasi PPTKIS. Seharusnya, yang melakukan semua itu adalah lembaga masa penempatan.

"Perlindungan di luar negeri yang diawasi PPTKIS, padahal PPTKIS-nya tidak ada di luar negeri," tutur Uwiyono.

Selanjutnya, kata Uwiyono, lembaga yang bertanggung jawab saat TKI tiba kembali di tanah air adalah lembaga purna penempatan. Sedangkan dalam UU disebutkan yang bertanggung jawab hingga TKI sampai di kampung halamannya adalah PPTKIS.

Dari penjabaran pasal-pasal itulah Uwiyono menyimpulkan bahwa UU Nomor 39 Tahun 2004 tidak memihak TKI, terutama terkait penempatan kerja mereka.

Pemerintah harus membentuk lembaga-lembaga tersebut dan bertindak sebagai regulator, pengawas, serta penindak. "Dan memposisikan PPTKIS sebagai pencari job order saja," kata Uwiyono.

Dengan adanya lembaga pra, masa, dan purna penempatan, penegakan hukum yang berlaku pun disesuaikan dengan keberadaan TKI tersebut. Jika dalam tahap lembaga pra penempatan di dalam negeri, hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia.

"Kalau TKI dalam tanggung jawab lembaga masa penempatan (berada di luar negeri), yang berlaku adalah hukum asing atau bilateral atau multilateral," ujar Uwiyono.

Dengan demikian, penyelesaian kasus di luar negeri dibebankan pada lembaga masa penempatan. Contoh hukum yang berlaku tersebut, lanjut Uwiyono, seperti ILO, MoU antara Malaysia dan Indonesia, nota kesepakatan dan perubahan, dan lainnya.

Jika kasus terjadi atau baru diketahui setelah TKI tiba kembali di Indonesia, penyelesaian kasus dilakukan oleh lembaga purna penempatan. Hukum yang berlakunya pun adalah hukum Indonesia. (Nursita Sari)

PEMERINTAH ANCAM SANKSI PERUSAHAAN TANPA STRUKTUR UPAH

Pewarta: Michael TA

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengatakan pemerintah akan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan tidak memiliki struktur dan skala upah yang jelas.

Menurut Hanif dalam pertemuan dengan Forum Pemimpin Redaksi media-media nasional di Jakarta, Jumat malam, hukuman yang akan diberikan berupa sanksi administratif hingga pembekuan perusahaan.

"Struktur dan skala upah ini penting untuk sehatnya bisnis perusahaan dan melindungi kepentingan para pekerja," ujar Hanif.

Artinya, lanjut Hanif, perusahaan harus memberikan bayaran kepada pekerja dengan mempertimbangkan masa kerja, pendidikan, kompetensi, dan prestasi atau produktivitas.

Apalagi, keluarnya kebijakan paket kebijakan ekonomi jilid IV membuat perusahaan tidak perlu lagi "pusing" memikirkan kenaikan upah secara mendadak karena adanya formula pengupahan dan bisa fokus meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui dialog bipartit.

"Jadi, ini juga bisa menggeser perjuangan pekerja dari sebelumnya menuntut upah minimum menjadi memperjuangkan upah layak," tutur Hanif.

Namun, Menaker juga menyatakan pemerintah akan memberikan penghargaan atau "reward" kepada perusahaan yang taat aturan pengupahan pemerintah.

Pada Kamis (15/10) pemerintah mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi IV yang menyangkut tiga bidang, yaitu terkait ketenagakerjaan, pengembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pengembangan ekspor oleh pelaku UMKM dengan dukungan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Pemerintah menetapkan kebijakan dan formula peningkatan kesejahteraan pekerja melalui pengupahan yang adil, sederhana dan terproyeksi.

Bentuk kehadiran negara dalam upaya peningkatan kesejahteraan pekerja, antara lain dalam bentuk pemberian jaring pengaman ("safety net") melalui kebijakan upah minimum dengan sistem formula. Kehadiran negara dalam hal ini memastikan pekerja/buruh tidak jatuh ke dalam upah murah.

Selain itu, negara hadir dalam bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap berlangsungnya dialog sosial bipartit antara pengusaha dengan pekerja.

Dialog sosial bipartit adalah kunci utama kesejahteraan pekerja, termasuk yang terkait dengan penerapan struktur dan skala upah dimana upah dibayarkan dengan mempertimbangkan masa kerja, pendidikan, kompetensi, dan prestasi atau produktivitas.

Menaker Hanif Dhakiri mengatakan Peraturan Pemerintah sebagai tindak lanjut dari kebijakan paket ekonomi IV ini akan ditandatangani secepatnya.

Editor: Tasrief Tarmizi

COPYRIGHT © ANTARA 2015

 

MENTERI TENAGA KERJA : TIDAK CINTA PEKERJAAN JANGAN BERHARAP BAHAGIA

Minggu, 11 Oktober 2015 12:44 WIB

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Adiatmaputra Fajar Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, mengimbau pekerja mencintai pekerjaannya, karena selama ini permasalahan yang dihadapi para pekerja tidak puas dengan pekerjaannya.

"Kalau tidak mencintai pekerjaan jangan pernah berharap bahagia," ujar Hanif dalam acara Ulang Tahun ke-55 Panasonic Gobel Grup di GBK Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (11/10/2015).

Hanif juga meminta para pegawai jangan iri dengan pekerjaan yang dimiliki masing-masing individu. Karena tidak semua pekerjaan yang dilihat, sesuai dengan kebahagiaan para buruh.

"Jangan suka melihat rumput tetangga lebih hijau. Terus maju terus semangat," tegas Hanif.

Hanif menambahkan jika para buruh bisa mencintai pekerjaannya, sudah dipastikan bahagia dalam hidupnya. Hanif memaparkan kebahagiaan bisa dicerminkan lewat pekerjaan yang dilakukan menyenangkan.

"Pekerjaan yang baik belum tentu mendatangkan kebahagiaan," kata Hanif.

RACHMAT GOBEL : INI MOMENTUM KEBANGKITAN INDUSTRI NASIONAL

Minggu, 11 Oktober 2015 12:07 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah sudah mengeluarkan paket kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sampai jilid ketiga. Hal itu untuk mendorong nilai tukar rupiah yang melemah terhadap mata uang dollar AS dan pelemahan ekonomi global.

Pemimpin Kelompok Usaha Panasonic GOBEL, Rachmat Gobel mengakui paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sudah sangat dirasakan kalangan dunia usaha. Dalam hal ini, industri di dalam negeri bisa bangkit karena kerjasama yang baik antara pemerintah dan para pengusaha.

“Saya sangat optimis, sekarang ini merupakan momentum bagi industri di dalam negeri untuk bangkit," ujar Rachmat Gobel dalam acara Kumpul Keluarga sekaligus perayaan Panasonic Gobel Grup ke 55 tahun di Gelora Bung Karno, Jakarta Minggu (11/10/2015).

Menurut Rachmat cara yang bisa dilakukan para pengusaha membangkitkan industri nasional melalui pemberdayaan kemampuan lokal yang dimiliki. Selain itu para pengusaha, kata Rachmat harus berkomitmen kuat untuk membangun industri yang selama ini sudah baik dijalani.

"Begitu pula dengan komitmen mitra usaha yang terus terjaga dan harmonis,” kata Mantan Menteri Perdagangan itu.

Rachmat menegaskan komitmen Panasonic GOBEL bagi negara dan bangsa ini tidak pernah berubah. Panasonic Gobel rencananya akan terus menjaga keselarasan antara jalinan kerjasama dan komitmen kemitraan usaha, pengembangan manajemen dan teknologi, serta meningkatkan skill (kemampuan) sumber daya manusia di tanah air.

"Capaian ini sudah kita raih dan nikmati bersama, dan harus kita pertahankan, bahkan kita harus optimis bisa meningkatkan lagi di masa mendatang”, papar Rachmat.

KUD : PERLU SOLUSI TERKAIT BPJS KETENAGAKERJAAN NELAYAN

Cilacap (ANTARA News) - Ketua Umum Koperasi Unit Desa (KUD) Mino Saroyo Cilacap Untung Jayanto memandang perlu ada solusi bagi nelayan terkait dengan pembayaran premi kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

"Juga perlu sosialisasi untuk menjelaskan hal teknis seperti itu (pembayaran premi) karena kalau bicara saving (dana simpanan, red.) dan retribusi. Kalau di Cilacap, sudah tidak ada retribusi, adanya biaya administrasi lelang," katanya di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu.

Menurut dia, dana tersebut untuk kebutuhan semua anggota koperasi, sedangkan pemilik kapal dan krunya hanya beberapa orang.

Ia mengatakan bahwa BPJS Ketenagakerjaan merupakan kebutuhan perorangan dan kartunya dipegang oleh perorangan.

"Jadi, ada unsur setuju dan tidak setuju, ada tarik-menarik," katanya.

Ia mengaku telah menyampaikan kepada BPJS Ketenagakerjaan jika di KUD Mino Saroyo ada dana bantuan kematian yang besarnya 0,30 persen dari hasil produksi selama satu tahun.

Dana bantuan kematian tersebut, kata dia, diberikan kepada ahli waris nelayan yang meninggal dunia sebesar Rp1.250.000,00.

Dalam hal ini, dia menawarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk mengelola dana bantuan kematian tersebut.

Akan tetapi, kata dia, BPJS tidak berani karena hal itu tidak disebutkan dalam undang-undang sehingga harus dicari jalan tengahnya.

"Kalau memang dari pemerintah menghendaki begitu, ada dana bantuan kematian, pemerintah juga ikut mengawasi di dalam penyaluran hasil tangkapan lewat TPI (tempat pelelangan ikan). Kalau memang begitu, harus ditarget sekian, sekian, bisa seperti itu," katanya.

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © ANTARA 2015

PEMERINTAH IMBAU PENGUSAHA TAK BURU-BURU LAKUKAN PHK

Michael Agustinus - detikfinance
Jumat, 02/10/2015 19:04 WIB
 
Jakarta -Pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengimbau agar pelaku usaha tak buru-buru melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) meski ekonomi sedang lesu. BKPM berharap pelaku usaha mendatangi dan melaporkan ke desk pencegahan PHK di kantor BPKM yang 9 Oktober akan diluncurkan.

"Ini untuk mencegah PHK. Kami juga mengimbau pada dunia usaha kalau mau PHK ketemu kami dulu. Kita bicarakan apa yang bisa dilakukan pemerintah," kata Kepala BKPM Franky Sibarani usai rakor di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (2/10/2015).

Ia mengakui saat ini industri padat karya seperti tekstil dan sepatu mengalami tekanan berat. Persoalan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS , karena sebagian banyak bahan baku penolong masih impor. Namun dunia usaha harus berkomunikasi dengan pemerintah untuk mengatasi persoalan, di antaranya menghubungi desk pencegah PHK di BKPM.

"Dari keluhan-keluhan yang ada, tingginya harga bahan baku kerena dolar. Kemudian produk ilegal, baju bekas dan produk impor lainnya," katanya.

Menurut Franky industri tekstil dan sepatu memberi kontribusi besar pada ekspor. Sektor ini juga banyak menyerap tenaga kerja hingga jutaan orang.

"Tekstil berkontribusi 10,84% ekspor kita di 2014. Alas kaki 3,49% dari total ekspor tahun lalu," katanya.

Franky menambahkan, realisasi investasi semester I-2015 untuk industri tekstil naik 58% sebesar Rp 3,88 triliun. Realisasi investasi alas kaki Rp 759 miliar. Namun di sisi lain industri yang sudah beroperasi sebagian ada yang melakukan PHK.

"Jadi ini salah satu alasan kenapa pemerintah membentuk desk ini. Kita ingin menyelamatkan segera," katanya.

(hen/rrd)

DIALOG DENGAN PERWAKILAN BURUH, PRESIDEN JOKOWI TEGASKAN PEMERINTAH TIDAK GANGGU PERAYAAN MAYDAY

http://setkab.go.id/dialog-dengan-perwakilan-buruh-presiden-jokowi-tegaskan-pemerintah-tidak-ganggu-perayaan-mayday/

Oleh: Humas ; Diposkan pada: 29 Apr 2015

Presiden RI Joko Widodo bertemu dengan perwakilan tokoh buruh di Indonesia, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (28/4) kemarin. Pertemuan dan diskusi berlangsung selama lebih kurang dua jam dalam suasana santai sambil menikmati santap siang bersama. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan buruh  menyampaikan beberapa aspirasi yang meminta perhatian Presiden.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dalam siaran persnya Rabu (29/4) pagi mengemukakan, perwakilan buruh yang mengikuti dialog dengan Presiden adalah Said Iqbal (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia/KSPI); Mudhofir (Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia/KSBSI); Andi Ghani dan  Indra Munaswar (Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia/FSPSI); Anis Hidayah dan Wahyu Susilo (Migrant Care); Timbul Siregar (Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia/OPSI).

Selain itu Rita Olivia (International Union of Food, Agriculture, Hotel, Restaurant, Hotel, Catering, Tobacco, and Allied Workers’ Association/IUF), Joko Wahyudi (Serikat Pekerja Elektronik/ SP Elektronik),  Germann E. Angger (Lembaga Analisis Kebijakan dan Advokasi Perburuhan/LKP),  Feri Nuzarli (Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan/SPKEP SPSI). Turut hadir pada acara tersebut, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri.

Dalam dialog, perwakilan buruh  meminta pemerintah menjamin perlindungan keamanan dan kebebasan berekspresi pada perayaan Mayday, 1 Mei 2015. Pemerintah juga diminta segera mengeluarkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai pengupahan agar ada mekanisme yang jelas mengenai penetapan upah layak.

“Perwakilan buruh mengharapkan agar pada 1 Juli 2015 pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan mengenai jaminan pensiun telah berjalan,” kata Pratikno.

Selain itu, lanjut Pratikno, pemerintah juga diminta mengeluarkan peraturan dan ketentuan mengenai pembangunan fasilitas perumahan dan kesehatan serta pendidikan di kawasan industri untuk mengurangi beban biaya perumahan, transportasi, pendidikan dan kesehatan yang harus ditanggung oleh para buruh.

Ihwal peningkatan perlindungan terhadap buruh migran, para buruh menyuarakan perlunya mensegerakan perbaikan tata kelola buruh migran. Para buruh meminta agar mekanisme migrasi para buruh migran dari tanah air ke tempat kerjanya dikelola oleh pemerintah.

Atas usulan buruh tersebut, menurut Mensesneg, Presiden Jokowi menyampaikan terima kasih.

“Presiden juga sangat memahami semua permasalahan yang disuarakan oleh para perwakilan kaum buruh tersebut,” kata Pratikno.

Secara khusus, lanjut Mensesneg, Presiden Jokowi akan memastikan Pemerintah/Polri tidak akan mengganggu atau menghalang-halangi perayaaan Mayday pada 1 Mei 2015 yang akan diselenggarakan di berbagai daerah.

Menurut Mensesneg, Presiden Jokowi juga  akan memastikan semua hambatan dalam pelaksanaan Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) bisa teratasi, termasuk kaitannya dengan iuran. “Saat ini, Presiden sedang memikirkan  investasi dana pensiun sehingga bisa memberikan manfaat yang lebih besar,” ungkap Mensesneg.

Ditambahkan Mensesneg, Presiden Jokowi juga menyetujui  masalah perumahan dan transportasi yang membebani daya beli buruh sebagian ditanggung oleh pemerintah lewat kebijakan pembangunan kawasan industri  yang harus  menyertakan sarana perumahan serta fasilitas kesehatan dan pendidikan untuk keluarga buruh.

Dalam hal ini Presiden berpendapat perlu ada perubahan untuk menginvestasikan dana pensiun dan dana BPJS dalam proyek-proyek pemerintah, sehingga terjadi akumulasi dana yang bisa digunakan untuk kesejahteraan buruh. Untuk keperluan ini BPJS harus diawasi oleh para buruh,” kata Pratikno.

Adapun mengenai perlindungan TKI, menurut Mensesneg, Presiden Jokowi secara khusus ingin mengagendakan pertemuan lebih lanjut untuk membahas perbaikan sistem migrasi TKI yang diusulkan. (ES)

 

SURVEI PENGUPAHAN NASIONAL REKOMENDASIKAN KENAIKAN UPAH 2016 SEBESAR 33%

22 September 2015, 15:55:47| Laporan Muchlis Fadjarudin

Di Tujuh Kawasan Industri

suarasurabaya.net

Survei Pengupahan Nasional merekomendasikan kenaikan upah 2016 di 7 kawasan industri sebesar 33 persen.

Rieke Diah Pitaloka anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan mengatakan, konstitusi Undang Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28 D dan Pasal 27 ayat 2 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak tetapi dalam kenyataannya menjelang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tingkat kesejahteraan pekerja/buruh di Indonesia masih rendah.

Sementara Jamaludin Kepala Rumah Diah Pitaloka mengatakan, Rumah Diah Pitaloka (RDP) bekerjasama dengan jaringan buruh, mahasiswa dan LSM pada 28-30 Agustus 2015 mengadakan survei pengupahan nasional di 7 (tujuh) provinsi dan 9 kota/kabupaten yang merupakan daerah padat industri di Indonesia yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat (Kabupaten Bekasi-Kota Depok), Banten (Kota Tangerang), Jawa Tengah (Kota Semarang), Jawa Timur (Kota Surabaya-Kabupaten Sidoarjo), Kepulauan Riau (Kota Batam) dan Sumatera Utara (Kota Medan).

Survei dilakukan di pasar-pasar tradisional, penjual/pedagang yang ada di komunitas buruh dan kontrakan/kos buruh.

Joko Wahyudi Koordinator Forum Buruh DKI Jakarta mengatakan, hasil survei pengupahan nasional adalah sebagai berikut:

Berdasarkan temuan pada survei ini bahwa Kebutuhan Hidup Layak (KHL) apabila dirata-ratakan secara nasional yakni:

a) Bagi pekerja lajang sebesar Rp2.889.933.
b) Berkeluarga belum mempunyai anak adalah sebesar Rp3.645.171
c) Berkeluarga mempunyai anak 1 (satu) adalah sebesar Rp4.807.969 dan
d) Berkeluarga mempunyai anak 2 (dua) sebesar Rp5.941.8312.

"Proporsi pengeluaran belanja terbesar pada perumahan (39 %) yang terdiri dari sewa kamar (65%), kompor gas dan LPG (3,6%), dan listrik (11,7%) selanjutnya  makanan dan minuman (28 %) yang terdiri dari beras (18%) dan mie instan (10% dan Transportasi (23 %)," ujar Joko dalam konferensi pers di Press Room DPR RI, Selasa (22/9/2015).

Sementara, German Anggent Direktur Lembaga Analis Kebijakan dan Advokasi Perburuhan-Elkape mengatakan, berdasarkan temuan survei 60 item komponen KHL (versi Permenakertrans), bahwa kebutuhan dasar riil pekerja belum tercukupi untuk lajang maupun berkeluarga.

Ada 23 item harus ditambahkan dalam Komponen KHL, antara lain air minum, kebutuhan susu anak, biaya pendidikan anak, biaya sosial, biaya komunikasi dan kebutuhan perumahan.

Tingkat kesejahteraan pekerja/buruh masih rendah karena upah yang diterima hanya dikisaran upah minimum sehingga tidak mencukupi untuk biaya hidup dan jauh dari layak. Dapat dilihat perbandingan antara UMP/K 2015 rata-rata nasional di 9 lokasi survei sebesar Rp2.539.755 dengan KHL hasil survei untuk Lajang terdapat defisit sebesar 13%; untuk K-0 sebesar 43,5%; K-1 sebesar 89%; dan K-2 sebesar 133%5. Untuk mengatasi defisit, pekerja/buruh menyiasatinya dengan cara berhemat, berutang dan penghasilan tambahan

Upah minimum sektoral dan struktur skala upah belum sepenuhnya diterapkan sehingga terjadi ketimpangan upah dan sistem pengupahan yang tidak adil. (faz/ipg)

BPJS KETENAGAKERJAAN RAIH ASSA AWARD

Sabtu, 19 September 2015 01:08 WIB

Pewarta: Arie Novarina

Jakarta (ANTARA News) - BPJS Ketenagakerjaan meraih penghargaan "transformation excellence" dari Asosiasi Jaminan Sosial ASEAN atau ASSA (ASEAN Social Security Association) atas keberhasilannya mentransformasikan penyelenggaraan jaminan sosial di semua aspek.

Chairman ASSA Shahril Ridza Ridzuan dalam sambutannya saat penyerahan penghargaan mengatakan bahwa sejak tahun 2011, BPJS Ketenagakerjaan telah berhasil menorehkan tinta emas dalam transformasi penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia.

"Reformasi jaminan sosial secara menyeluruh seperti yang terjadi di BPJS Ketenagakerjaan sangat jarang terjadi. Biasanya proses transformasi yang terjadi bersifat parsial/bertahap dan dilakukan dalam kurun waktu yang lama," demikian Ridzuan seperti dikutip dari siaran pers BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta, Jumat.

Berdasarkan pengalaman dan praktik penyelenggaraan jaminan sosial, hampir semua institusi/organisasi jaminan sosial dunia dalam melakukan transformasi hanya menitikberatkan pada pengembangan aspek pelayanan dan kecukupan manfaat saja.

Namun BPJS Ketenagakerjaan berhasil mentransformasikan penyelenggaraaan jaminan sosial di semua aspek yang meliputi status dan tata kelola kelembagaan, visi, misi, budaya dan etos kerja, program, manfaat dan layanan kepada peserta, modernisasi proses bisnis dan infrastruktur, perubahan paradigma dan strategi organisasi, perluasan kanal distribusi, integrasi data dan kolaborasi dengan lembaga publik lainnya.

Bukan hanya itu saja, transformasi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dicatat sebagai bagian dari praktik terbaik reformasi jaminan sosial dunia dan bahkan menjadi barometer modernisasi dan kemandirian jaminan sosial untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya menyatakan rasa bangga dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pemangku kepentingan di Indonesia yang memiliki peranan yang sangat besar dalam mendukung proses transformasi jaminan sosial Ketenagakerjaan hingga berhasil meraih penghargaan itu.

"Transformasi dalam berbagai aspek yang dilakukan merupakan langkah nyata dalam mewujudkan komitmen BPJS Ketenagakerjaan untuk mewujudkan Era Baru Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Indonesia dalam memberikan perlindungan serta menjadi Jembatan Menuju Kesejahteraan Pekerja di Indonesia," demikian Elvyn.

Proses transformasi yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan juga telah mengubah lansekap penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan yang sebelumnya tersegmentasi tetapi sekarang menjalankan mandat baru yaitu perlindungan jaminan sosial untuk seluruh pekerja Indonesia.

Layanan diberikan melalui empat program utama yaitu Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Kecelakaan Kerja Return to Work (JKK-RTW) dan Jaminan Pensiun (JP).

Penghargaan tersebut diberikan pada pertemuan tahunan institusi/organisasi jaminan sosial se-ASEAN yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2015 di Mandarin Orchard Hotel, Singapura.

Total terdapat 19 institusi/organisasi jaminan sosial yang berasal dari Brunei Darusalam, Kamboja, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam dan Myanmar yang berpartisipasi pada 1st ASSA Recognition Award itu.

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © ANTARA 2015