Berita Internasional

SURVEI PENGUPAHAN NASIONAL REKOMENDASIKAN KENAIKAN UPAH 2016 SEBESAR 33%

22 September 2015, 15:55:47| Laporan Muchlis Fadjarudin

Di Tujuh Kawasan Industri

suarasurabaya.net

Survei Pengupahan Nasional merekomendasikan kenaikan upah 2016 di 7 kawasan industri sebesar 33 persen.

Rieke Diah Pitaloka anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan mengatakan, konstitusi Undang Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28 D dan Pasal 27 ayat 2 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak tetapi dalam kenyataannya menjelang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tingkat kesejahteraan pekerja/buruh di Indonesia masih rendah.

Sementara Jamaludin Kepala Rumah Diah Pitaloka mengatakan, Rumah Diah Pitaloka (RDP) bekerjasama dengan jaringan buruh, mahasiswa dan LSM pada 28-30 Agustus 2015 mengadakan survei pengupahan nasional di 7 (tujuh) provinsi dan 9 kota/kabupaten yang merupakan daerah padat industri di Indonesia yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat (Kabupaten Bekasi-Kota Depok), Banten (Kota Tangerang), Jawa Tengah (Kota Semarang), Jawa Timur (Kota Surabaya-Kabupaten Sidoarjo), Kepulauan Riau (Kota Batam) dan Sumatera Utara (Kota Medan).

Survei dilakukan di pasar-pasar tradisional, penjual/pedagang yang ada di komunitas buruh dan kontrakan/kos buruh.

Joko Wahyudi Koordinator Forum Buruh DKI Jakarta mengatakan, hasil survei pengupahan nasional adalah sebagai berikut:

Berdasarkan temuan pada survei ini bahwa Kebutuhan Hidup Layak (KHL) apabila dirata-ratakan secara nasional yakni:

a) Bagi pekerja lajang sebesar Rp2.889.933.
b) Berkeluarga belum mempunyai anak adalah sebesar Rp3.645.171
c) Berkeluarga mempunyai anak 1 (satu) adalah sebesar Rp4.807.969 dan
d) Berkeluarga mempunyai anak 2 (dua) sebesar Rp5.941.8312.

"Proporsi pengeluaran belanja terbesar pada perumahan (39 %) yang terdiri dari sewa kamar (65%), kompor gas dan LPG (3,6%), dan listrik (11,7%) selanjutnya  makanan dan minuman (28 %) yang terdiri dari beras (18%) dan mie instan (10% dan Transportasi (23 %)," ujar Joko dalam konferensi pers di Press Room DPR RI, Selasa (22/9/2015).

Sementara, German Anggent Direktur Lembaga Analis Kebijakan dan Advokasi Perburuhan-Elkape mengatakan, berdasarkan temuan survei 60 item komponen KHL (versi Permenakertrans), bahwa kebutuhan dasar riil pekerja belum tercukupi untuk lajang maupun berkeluarga.

Ada 23 item harus ditambahkan dalam Komponen KHL, antara lain air minum, kebutuhan susu anak, biaya pendidikan anak, biaya sosial, biaya komunikasi dan kebutuhan perumahan.

Tingkat kesejahteraan pekerja/buruh masih rendah karena upah yang diterima hanya dikisaran upah minimum sehingga tidak mencukupi untuk biaya hidup dan jauh dari layak. Dapat dilihat perbandingan antara UMP/K 2015 rata-rata nasional di 9 lokasi survei sebesar Rp2.539.755 dengan KHL hasil survei untuk Lajang terdapat defisit sebesar 13%; untuk K-0 sebesar 43,5%; K-1 sebesar 89%; dan K-2 sebesar 133%5. Untuk mengatasi defisit, pekerja/buruh menyiasatinya dengan cara berhemat, berutang dan penghasilan tambahan

Upah minimum sektoral dan struktur skala upah belum sepenuhnya diterapkan sehingga terjadi ketimpangan upah dan sistem pengupahan yang tidak adil. (faz/ipg)

BPJS KETENAGAKERJAAN RAIH ASSA AWARD

Sabtu, 19 September 2015 01:08 WIB

Pewarta: Arie Novarina

Jakarta (ANTARA News) - BPJS Ketenagakerjaan meraih penghargaan "transformation excellence" dari Asosiasi Jaminan Sosial ASEAN atau ASSA (ASEAN Social Security Association) atas keberhasilannya mentransformasikan penyelenggaraan jaminan sosial di semua aspek.

Chairman ASSA Shahril Ridza Ridzuan dalam sambutannya saat penyerahan penghargaan mengatakan bahwa sejak tahun 2011, BPJS Ketenagakerjaan telah berhasil menorehkan tinta emas dalam transformasi penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia.

"Reformasi jaminan sosial secara menyeluruh seperti yang terjadi di BPJS Ketenagakerjaan sangat jarang terjadi. Biasanya proses transformasi yang terjadi bersifat parsial/bertahap dan dilakukan dalam kurun waktu yang lama," demikian Ridzuan seperti dikutip dari siaran pers BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta, Jumat.

Berdasarkan pengalaman dan praktik penyelenggaraan jaminan sosial, hampir semua institusi/organisasi jaminan sosial dunia dalam melakukan transformasi hanya menitikberatkan pada pengembangan aspek pelayanan dan kecukupan manfaat saja.

Namun BPJS Ketenagakerjaan berhasil mentransformasikan penyelenggaraaan jaminan sosial di semua aspek yang meliputi status dan tata kelola kelembagaan, visi, misi, budaya dan etos kerja, program, manfaat dan layanan kepada peserta, modernisasi proses bisnis dan infrastruktur, perubahan paradigma dan strategi organisasi, perluasan kanal distribusi, integrasi data dan kolaborasi dengan lembaga publik lainnya.

Bukan hanya itu saja, transformasi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dicatat sebagai bagian dari praktik terbaik reformasi jaminan sosial dunia dan bahkan menjadi barometer modernisasi dan kemandirian jaminan sosial untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya menyatakan rasa bangga dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pemangku kepentingan di Indonesia yang memiliki peranan yang sangat besar dalam mendukung proses transformasi jaminan sosial Ketenagakerjaan hingga berhasil meraih penghargaan itu.

"Transformasi dalam berbagai aspek yang dilakukan merupakan langkah nyata dalam mewujudkan komitmen BPJS Ketenagakerjaan untuk mewujudkan Era Baru Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Indonesia dalam memberikan perlindungan serta menjadi Jembatan Menuju Kesejahteraan Pekerja di Indonesia," demikian Elvyn.

Proses transformasi yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan juga telah mengubah lansekap penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan yang sebelumnya tersegmentasi tetapi sekarang menjalankan mandat baru yaitu perlindungan jaminan sosial untuk seluruh pekerja Indonesia.

Layanan diberikan melalui empat program utama yaitu Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Kecelakaan Kerja Return to Work (JKK-RTW) dan Jaminan Pensiun (JP).

Penghargaan tersebut diberikan pada pertemuan tahunan institusi/organisasi jaminan sosial se-ASEAN yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2015 di Mandarin Orchard Hotel, Singapura.

Total terdapat 19 institusi/organisasi jaminan sosial yang berasal dari Brunei Darusalam, Kamboja, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam dan Myanmar yang berpartisipasi pada 1st ASSA Recognition Award itu.

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © ANTARA 2015

 

BURUH MINTA BERTEMU MENAKERDAN MENKES DI ISTANA

Prima Gumilang, CNN Indonesia
 
Jakarta, CNN Indonesia -- Buruh berharap bisa bertemu Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dan Menteri Kesehatan Nila Djuwita F Moeloek di Istana hari ini. Jika buruh bisa bertemu dua pejabat ini saat demonstrasi, maka unjuk rasa tak akan digelar ke dua kementerian tersebut.

Perwakilan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Ozzy mengatakan, sejak awal direncanakan setelah dari Istana, buruh akan ke Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Kesehatan.

Di dua kementerian itu, buruh akan mengajukan tuntutan soal upah layak, penghapusan sistem alih daya, dan soal jaminan kesehatan buruh.

"Kami tidak jadi aksi di Kemenkes dan Kemenakertrans, kami berharap menterinya hadir (di Istana)," kata Ozzy saat ditemui di Bundaran Patung Kuda, Jakarta, Selasa (1/9).

Dikabarkan akan mengerahkan ribuan massa, saat ini di lokasi tersebut belum terlihat kerumunan buruh. Saat ini yang sudah hadir adalah eleman burh dari Garda Metal, bagian dari FSPMI yang bertugas mengarahkan dan mengatur peserta aksi

Selain FSPMI massa buruh yang turun aksi pada hari ini berasal dari KSPI, KSPSI, KSBSI. Mereka datang dari wilayah Jabodetabek, Karawang, Purwakarta, Subang, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Saat ini ratusan buruh dari berbagai elemen sudah mulai berdatangan ke Bundaran Patung Kuda.

BPJS Kesehatan menjadi salah satu sorotan dalam aksi buruh kali ini. Selain menuntut BPJS, massa gabungan buruh juga mendesak pemerintah untuk menurunkan harga bahan bakar minyak dan sembako, menuntut jaminan kesehatan, kenaikan upah untuk 2016 sebesar dua puluh lima persen.

KAPAL TKI TENGGELAM DI MALAYSIA

KUALA LUMPUR – Otoritas maritim Malaysia pada Kamis (3/9) pagi melaporkan sebuah kapal yang hendak mengangkut tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal ke Tanjung Balai, Sumatra dari Sabak Bernam di Negara Bagian Selangor, telah tenggelam di perairan dekat Tanjong Sauh.

“Sekitar 14 penumpang tewas, 13 diantara mereka adalah perempuan,” kata Laksamana Pertama Malaysian Maritime Enforcement Agency (MMEA), Muhammad Aliyas Hamdan. “Jika mereka ini pendatang legal, maka mereka tak akan meninggalkan negeri ini dengan cara itu,” imbuh Hamdan saat ditanya media apakah mereka yang jadi korban kapal tenggelam merupakan TKI Ilegal.

Hamdan kemudian menerangkan penyebab insiden kapal tenggelam dikarenakan kelebihan muatan dan cuaca buruk. Berdasar keterangan para nelayan yang menolong korban kapal tenggelam, ada sekitar 100 orang yang menumpang kapal tenggelam tersebut. Nelayan tersebut hanya berhasil menolong 15 korban.

Terkait insiden kapal tenggelam itu, pihak Malaysia telah meminta bantuan pada dinas SAR Indonesia untuk mencari korban lainnya. Rtr/Bernama/I-1

http://www.koran-jakarta.com/?35094-kapal-tki-tenggelam-di-malaysia

DEMO BURUH, BUNDARAN HI _ ISTANA NEGARA DIJAGA RIBUAN POLISI

Abraham Utama, CNN Indonesia
 
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepolisian Daerah Metro Jaya telah menyiagakan pasukan di sepanjang Bundaran Hotel Indonesia hingga Istana Negara untuk mengawal jalannya demonstrasi buruh sejak Selasa (1/9) pagi. Tak hanya anggota kepolisian, anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan prajurit Komando Daerah Militer Jaya juga dilibatkan.

Kapolsek Menteng Komisaris Deddy Tabrani mengatakan, akan tetap mengalihkan arus lalu lintas sesuai dengan pengumuman kemarin. Namun kepolisian akan memindahkan titik kumpul buruh dari Bundaran HI menuju Patung Arjuna Wijaya di ujung Jalan MH Thamrin.

"Rencananya akan dilakukan pengalihan arus seperti telah disosialisasikan sebelumnya. Titik kumpul memang di sini, tapi sekarang kami arahkan ke Patung Kuda," ujarnya pagi ini saat ditemui pos polisi Bundaran HI.

Berdasarkan panel data yang dipublikasi kepolisian, Bundaran HI akan dijaga 1.583 aparat keamanan. Sebanyak 800 personel di antaranya merupakan personel yang diperbantukan dari Satpol PP.

Sementara itu, Istana Negara menjadi lokasi yang paling dijaga. Kepolisian menempatkan 2.141 personel di tempat Presiden Joko Widodo bekerja setiap harinya itu. Jalan MH Thamrin menjadi lokasi kedua yang menyedot konsentrasi aparat. Sebanyak 680 personel ditempatkan di sana.

Kepolisian juga tercatat menyiagakan personel mereka di sejumlah objek vital seperti Istana Wapres, Gerbang Tol Pulo Mas, Monumen Nasional, Kantor RRI, Gerbang Tol Gudang Garam, Balai Kota DKI Jakarta Mabes Polri, dan kompleks Parlemen.

Pantauan CNN Indonesia, kawasan Bundaran HI sepi dari pedemo. Arus lalu lintas di sekitar Tugu Selamat Datang ini terlihat ramai lancar.

Diberitakan sebelumnya, ribuan buruh merencanakan aksi turun ke jalan untuk memprotes dan menuntut sejumlah hal penting yang saat ini menjadi isu  nasional. Prote dan tuntutan tersebut di antaranya menolak ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap buruh akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan perlambatan ekonomi.

Para buruh mendesak pemberian insentif bagi pekerja yang terancam PHK. Tuntutan lainnya yaitu menolak tenaga kerja asing masuk dan menolak penghapusan kewajiban berbahasa Indonesia bagi para pekerja asing.