Berita Internasional

BPJS KETENAGAKERJAAN BERI KREDIT PERUMAHAN PEKERJA 10,5 PERSEN

Jum'at, 23 Oktober 2015

Laporan: Feriolus Nawali

RMOL. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan akan menyalurkan kredit perumahan murah bagi pekerja dengan skema BI rate +3 persen. Jumlah itu lebih rendah dibandingkan rata-rata Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dikeluarkan bank-bank swasta yang mencapai 13,5 persen.

"Dengan demikian, jika BI rate saat ini berkisar 7,5 persen, maka kredit perumahan bagi pekerja ditambah dengan 3 persen untuk operasional perbankan besarnya berkisar 10,5 persen," kata Direktur Investasi BPJS Ketenagakerjaan Jeffry Hariyadi didampingi Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antarlembaga Junaedi usai Gathering dengan 130 orang Pimpinan dan Sekjen Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Bogor, Jumat (23/10).

Menurut Jeffry,  BPJS Ketenagakerjaan saat ini  menyelenggarakan empat program, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jamiman Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun. Sekalipun begitu, benefit yang dinikmati pekerja, bukan hanya ketika menghadapi risiko-risiko sosial, seperti ketika mengalami kecelakaan kerja, meninggal dunia atau  memasuki masa tua dan pensiun.

"Ketika pekerja tidak mengalami risiko apapun, BPJS Ketenagakerjaan pun memberikan sejumlah benefit, termasuk didalamnya dalam pembiayaan perumahan pekerja," terangnya.

Khusus untuk pembiayaan di sektor properti, sudah ada aturan baru, BPJS Ketenagakerjaan bisa mengalokasikan 20 persen dari portofolio kelolaannya. Jumlah itu, ekuivalen sebesar Rp 35 triliun dari total kelolaan Jaminan Hari Tua (JHT) pekerja yang berjumlah Rp 175 triliun.

Saat ini, kata Jeffry, BPJS Ketenagakerjaan sudah memiliki tanah di daerah Jonggol dan Cibinong yang akan dibangun perumahan pekerja. Namun, peranan BPJS Ketenagakerjaan sendiri tidak menyalurkan dana itu langsung kepada pekerja, tapi diberikan pada bank.

"Kita sudah menandatangani kerjasama dengan BTN. Sehingga, jika terdapat 20 ribu pekerja yang mengajukan pinjaman mengambil rumah dengan harga Rp 100 juta, nantinya BPJS Ketenagakerjaan akan menempatkan dananya sekitar Rp 2  triliun di bank bersangkutan," jelasnya.

Adapun untuk pekerja yang sudah terlanjur melakukan KPR dengan bank swasta, terbuka pemberian pinjaman 30 persen yang bisa mengurangi pokok KPR yang diambilkan dari simpanan JHT pekerja yang bersangkutan.

"Untuk pinjaman 30 persen itu, dikenakan bunga berbeda dari pinjaman bank, yaitu sebesar BI Rate ditambah dengan 3 persen biaya pengelolaan perbankan. Jika BI rate turun  bunga pinjaman pun akan turun. Demikian pula jika bank bisa lebih efisien menekan biaya operasional di bawah 3 persen, maka biaya bunga kredit perumahan pekerja makin turun lagi," terangnya.

Selain di tanah milik BPJS Ketenagakerjaan di daerah Jonggol, lanjut Jeffry, BPJS Ketenagakerjaan pun bisa membuka pembiayaan perumahan pekerja, di sejumlah tanah milik perusahaan yang ingin membangun perumahan bagi pekerjanya. Hanya saja, disyaratkan  harga tanah di daerah tersebut mesti terjangkau  peruntukan rumah pekerja.

Nantinya, BPJS Ketenagakerjaan pun akan menambah dengan food benefit dengan bekerjasama langsung dari perusahaan indsutri makanan, sehingga harga-harga makanan bisa ditekan dan terjangkau bagi para pekerja di kawasan perumahan pekerja bersangkutan. Syarat lainnya, perumahan pekerja itupun mesti dekat dengan kawasan industri. [wah]

 

UU TENTANG TKI TIDAK BERPIHAK PADA TKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Hukum Perburuhan Universitas Indonesia Aloysius Uwiyono menyatakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri justru tidak memihak TKI. UU tersebut hanya berpihak pada Perusahaan Pengarah TKI Swasta (PPTKIS).

"Menurut saya, yang salah adalah sistem hukumnya, sistem hukum yang tidak memihak pada TKI. Ini cerminan dari ketidakberesan perlindungan WNI saat mereka di luar negeri," ujar Uwiyono dalam Rapat Koordinasi Nasional Perlindungan WNI di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (20/10/2015).

Pria yang juga merupakan akademisi bidang ketenagakerjaan itu membeberkan satu per satu pasal yang disebut hanya memihak PPTKIS tersebut. Semuanya terkait dengan penempatan TKI yang tidak seharusnya dilakukan PPTKIS, melainkan oleh lembaga pemerintah.

"Penempatan TKI seharusnya dilakukan oleh lembaga pra penempatan, lembaga masa penempatan, dan lembaga purna penempatan," kata Uwiyono.

Ia menjelaskan, lembaga pra penempatan bertugas untuk melakukan rekruitmen dan pelatihan, termasuk melakukan uji kompetensi, tes psikologi, dan pembekalan akhir. Hal tersebut dilakukan di dalam negeri sebelum calon TKI diberangkatkan.

Setelah itu selesai, barulah lembaga pra penempatan mengirimkan dokumen calon TKI kepada PPTKIS. "PPTKIS hanya berfungsi sebagai job sending saja," kata Uwiyono.

Namun, pada kenyataannya, dalam pasal 35 dan 37 tentang perekrutan serta pasal 34 tentang pendidikan dan pelatihan, semuanya dilakukan oleh PPTKIS.

"(Kalau oleh PPTKIS) maka jelas calo-calo itu sehingga terjadilah human trafficking di mana calo-calo tadi membawa TKI ke PPTKIS. Ini harusnya diselesaikan lembaga pra penempatan," jelas Uwiyono.

Setelah calon TKI diberangkatkan dan tiba di negara tujuan, lembaga yang seharusnya bertanggung jawab menyaksikan penandatanganan perjanjian kerja adalah lembaga masa penempatan. Lembaga ini jugalah yang berperan saat TKI bekerja di luar negeri.

Namun, dalam pasal 55 ayat 2 tentang perjanjian kerja, disebutkan bahwa calon TKI menandatangani perjanjian kerja sebelum diberangkatkan dan di bawah tanggung jawab PPTKIS. "Seharusnya ditandatangani setelah TKI sampai di negara tujuan dan disaksikan lembaga masa penempatan," kata Uwiyono.

Selain itu, Uwiyono pun menjelaskan pasal-pasal lain tentang pelaporan kepada PTKIS dan perlindungan yang diawasi PPTKIS. Seharusnya, yang melakukan semua itu adalah lembaga masa penempatan.

"Perlindungan di luar negeri yang diawasi PPTKIS, padahal PPTKIS-nya tidak ada di luar negeri," tutur Uwiyono.

Selanjutnya, kata Uwiyono, lembaga yang bertanggung jawab saat TKI tiba kembali di tanah air adalah lembaga purna penempatan. Sedangkan dalam UU disebutkan yang bertanggung jawab hingga TKI sampai di kampung halamannya adalah PPTKIS.

Dari penjabaran pasal-pasal itulah Uwiyono menyimpulkan bahwa UU Nomor 39 Tahun 2004 tidak memihak TKI, terutama terkait penempatan kerja mereka.

Pemerintah harus membentuk lembaga-lembaga tersebut dan bertindak sebagai regulator, pengawas, serta penindak. "Dan memposisikan PPTKIS sebagai pencari job order saja," kata Uwiyono.

Dengan adanya lembaga pra, masa, dan purna penempatan, penegakan hukum yang berlaku pun disesuaikan dengan keberadaan TKI tersebut. Jika dalam tahap lembaga pra penempatan di dalam negeri, hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia.

"Kalau TKI dalam tanggung jawab lembaga masa penempatan (berada di luar negeri), yang berlaku adalah hukum asing atau bilateral atau multilateral," ujar Uwiyono.

Dengan demikian, penyelesaian kasus di luar negeri dibebankan pada lembaga masa penempatan. Contoh hukum yang berlaku tersebut, lanjut Uwiyono, seperti ILO, MoU antara Malaysia dan Indonesia, nota kesepakatan dan perubahan, dan lainnya.

Jika kasus terjadi atau baru diketahui setelah TKI tiba kembali di Indonesia, penyelesaian kasus dilakukan oleh lembaga purna penempatan. Hukum yang berlakunya pun adalah hukum Indonesia. (Nursita Sari)

MENTERI TENAGA KERJA : TIDAK CINTA PEKERJAAN JANGAN BERHARAP BAHAGIA

Minggu, 11 Oktober 2015 12:44 WIB

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Adiatmaputra Fajar Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, mengimbau pekerja mencintai pekerjaannya, karena selama ini permasalahan yang dihadapi para pekerja tidak puas dengan pekerjaannya.

"Kalau tidak mencintai pekerjaan jangan pernah berharap bahagia," ujar Hanif dalam acara Ulang Tahun ke-55 Panasonic Gobel Grup di GBK Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (11/10/2015).

Hanif juga meminta para pegawai jangan iri dengan pekerjaan yang dimiliki masing-masing individu. Karena tidak semua pekerjaan yang dilihat, sesuai dengan kebahagiaan para buruh.

"Jangan suka melihat rumput tetangga lebih hijau. Terus maju terus semangat," tegas Hanif.

Hanif menambahkan jika para buruh bisa mencintai pekerjaannya, sudah dipastikan bahagia dalam hidupnya. Hanif memaparkan kebahagiaan bisa dicerminkan lewat pekerjaan yang dilakukan menyenangkan.

"Pekerjaan yang baik belum tentu mendatangkan kebahagiaan," kata Hanif.

PEMERINTAH ANCAM SANKSI PERUSAHAAN TANPA STRUKTUR UPAH

Pewarta: Michael TA

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengatakan pemerintah akan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan tidak memiliki struktur dan skala upah yang jelas.

Menurut Hanif dalam pertemuan dengan Forum Pemimpin Redaksi media-media nasional di Jakarta, Jumat malam, hukuman yang akan diberikan berupa sanksi administratif hingga pembekuan perusahaan.

"Struktur dan skala upah ini penting untuk sehatnya bisnis perusahaan dan melindungi kepentingan para pekerja," ujar Hanif.

Artinya, lanjut Hanif, perusahaan harus memberikan bayaran kepada pekerja dengan mempertimbangkan masa kerja, pendidikan, kompetensi, dan prestasi atau produktivitas.

Apalagi, keluarnya kebijakan paket kebijakan ekonomi jilid IV membuat perusahaan tidak perlu lagi "pusing" memikirkan kenaikan upah secara mendadak karena adanya formula pengupahan dan bisa fokus meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui dialog bipartit.

"Jadi, ini juga bisa menggeser perjuangan pekerja dari sebelumnya menuntut upah minimum menjadi memperjuangkan upah layak," tutur Hanif.

Namun, Menaker juga menyatakan pemerintah akan memberikan penghargaan atau "reward" kepada perusahaan yang taat aturan pengupahan pemerintah.

Pada Kamis (15/10) pemerintah mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi IV yang menyangkut tiga bidang, yaitu terkait ketenagakerjaan, pengembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pengembangan ekspor oleh pelaku UMKM dengan dukungan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Pemerintah menetapkan kebijakan dan formula peningkatan kesejahteraan pekerja melalui pengupahan yang adil, sederhana dan terproyeksi.

Bentuk kehadiran negara dalam upaya peningkatan kesejahteraan pekerja, antara lain dalam bentuk pemberian jaring pengaman ("safety net") melalui kebijakan upah minimum dengan sistem formula. Kehadiran negara dalam hal ini memastikan pekerja/buruh tidak jatuh ke dalam upah murah.

Selain itu, negara hadir dalam bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap berlangsungnya dialog sosial bipartit antara pengusaha dengan pekerja.

Dialog sosial bipartit adalah kunci utama kesejahteraan pekerja, termasuk yang terkait dengan penerapan struktur dan skala upah dimana upah dibayarkan dengan mempertimbangkan masa kerja, pendidikan, kompetensi, dan prestasi atau produktivitas.

Menaker Hanif Dhakiri mengatakan Peraturan Pemerintah sebagai tindak lanjut dari kebijakan paket ekonomi IV ini akan ditandatangani secepatnya.

Editor: Tasrief Tarmizi

COPYRIGHT © ANTARA 2015

 

RACHMAT GOBEL : INI MOMENTUM KEBANGKITAN INDUSTRI NASIONAL

Minggu, 11 Oktober 2015 12:07 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah sudah mengeluarkan paket kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sampai jilid ketiga. Hal itu untuk mendorong nilai tukar rupiah yang melemah terhadap mata uang dollar AS dan pelemahan ekonomi global.

Pemimpin Kelompok Usaha Panasonic GOBEL, Rachmat Gobel mengakui paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sudah sangat dirasakan kalangan dunia usaha. Dalam hal ini, industri di dalam negeri bisa bangkit karena kerjasama yang baik antara pemerintah dan para pengusaha.

“Saya sangat optimis, sekarang ini merupakan momentum bagi industri di dalam negeri untuk bangkit," ujar Rachmat Gobel dalam acara Kumpul Keluarga sekaligus perayaan Panasonic Gobel Grup ke 55 tahun di Gelora Bung Karno, Jakarta Minggu (11/10/2015).

Menurut Rachmat cara yang bisa dilakukan para pengusaha membangkitkan industri nasional melalui pemberdayaan kemampuan lokal yang dimiliki. Selain itu para pengusaha, kata Rachmat harus berkomitmen kuat untuk membangun industri yang selama ini sudah baik dijalani.

"Begitu pula dengan komitmen mitra usaha yang terus terjaga dan harmonis,” kata Mantan Menteri Perdagangan itu.

Rachmat menegaskan komitmen Panasonic GOBEL bagi negara dan bangsa ini tidak pernah berubah. Panasonic Gobel rencananya akan terus menjaga keselarasan antara jalinan kerjasama dan komitmen kemitraan usaha, pengembangan manajemen dan teknologi, serta meningkatkan skill (kemampuan) sumber daya manusia di tanah air.

"Capaian ini sudah kita raih dan nikmati bersama, dan harus kita pertahankan, bahkan kita harus optimis bisa meningkatkan lagi di masa mendatang”, papar Rachmat.