Berita Internasional

MESKI DIDEMO BURUH, FORMULA UPAH BURUH TERBARU TIDAK DICABUT

Liputan6.com, Jakarta - Meskipun ada aksi unjuk rasa dari kalangan buruh di sejumlah daerah termasuk di Jakarta, pemerintah memastikan tidak akan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan atau disebut PP Pengupahan. Pasalnya, PP ini dianggap sudah baik untuk buruh maupun pengusaha.

“Kami meyakini PP Pengupahan ini akan bisa diterima kedua belah pihak, bahwa sekarang ini jika masih ada demo karena pemerintah tidak bisa memuaskan semua pihak. Tetap respon yang didapat dari para pelaku dunia usaha dan para buruh di daerah sangat baik karena ada kepastian selama 5 (lima) tahun,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung dikutip dari laman Setkab.go.id, Kamis (29/10/2015).

Pramono menjelaskan, formula penghitungan upah yang sebelumnya disampaikan oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution sebagai bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi tahap V itu, yang mendasarkan perhitungan pada kebutuhan hidup layak (KHL) dikalikan laju inflasi tahunan dan tingkat pertumbuhan ekonomi sudah tepat.

Jika masih ada demo buruh yang mempersoalkan PP tersebut, lanjut dia, negara ini adalah negara demokrasi jadi tidak masalah jika dilakukan unjuk rasa.

“Kali ini pemerintah harus lebih cepat membuat keputusan, dan tidak akan mencabut PP pengupahan ini. Pemerintah enggak berani disalahkan, pemerintah berani disalahkan. Jadi lebih baik pemerintah berani,” tegas Pramono seraya menyebutkan, jika PP Pengupahan itu berlaku bagi semuanya.

Langsung Berlaku

Sebelumnya Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dakhiri mengatakan, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat (23/10/2015) lalu itu, langsung berlaku tahun depan.

Alhamdulillah PP Pengupahan sudah selesai, sudah ditandatangani Presiden dan telah diundangkan. Itu langsung berlaku. Penetapan UMP 2016 oleh Gubernur nanti sudah harus menggunakan formula sebagaimana diamanatkan dalam PP tersebut,” kata Hanif.

Dengan keluarnya PP Pengupahan tersebut, kata Hanif, penetapan Upah Minimum Propinsi (UMP) tahun 2016 oleh Gubernur sudah harus menggunakan formula yang diamanatkan dalam beleid baru itu.

Sebagaimana diketahui, formula pengupahan dalam PP baru ini menggunakan angka inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional sebagai variabel utama dalam perhitungan kenaikan upah minimum. Gubernur akan menetapkan dan mengumumkan secara serentak UMP tahun berikutnya setiap tanggal 1 November. (Pew/Ndw)

DEWAN PENGUPAHAN DKI TETAPKAN UMP 2016 Rp. 3.100.000,-

Jumat, 30 Oktober 2015

Pewarta: Cornea Khairany

Jakarta (ANTARA News) - Dewan Pengupahan DKI Jakarta yang terdiri dari tiga unsur menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2016 sebesar Rp3.100.000.

"Berdasarkan hasil rapat pada Kamis (29/10) malam, kami sepakat menetapkan bahwa besaran nilai UMP Provinsi DKI Jakarta tahun 2016 adalah sebesar Rp3.100.000," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Priyono di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, dasar perhitungan UMP tersebut adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Jumlah jenis barang dalam kebutuhan hidup layak (KHL) pun tetap berjumlah 60 jenis sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 13 tahun 2012.

"Rumus perhitungannya adalah inflasi nasional ditambah pertumbuhan ekonomi daerah dikalikan dengan UMP tahun berjalan dan hasilnya ditambah dengan UMP tahun berjalan. Hasil rapat penentuan UMP semalam akan kami serahkan kepada Gubernur DKI paling lambat besok untuk segera ditetapkan 1 November 2015," ujar Priyono.

Dia menuturkan inflasi tahun ini sebesar 6,83 persen dan pertumbuhan ekonomi DKI sebesar 4,67 persen. Keduanya berjumlah 11,5 persen yang kemudian dikalikan dengan UMP 2015 sebesar Rp2.700.000 menjadi Rp310.500.

Angka itu kemudian ditambah dengan UMP tahun 2015 menjadi Rp3.010.500. Angka tersebut diusulkan oleh pihak pengusaha. Sedangkan angka yang diusulkan oleh perwakilan buruh adalah Rp3.133.477.

Sementara itu, Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta perwakilan pengusaha Sarman Simanjorang menuturkan penetapan usulan UMP tahun 2017 dan seterusnya akan menggunakan UMP tahun berjalan, bukan KHL sebagai dasar perhitungan UMP di tahun selanjutnya sesuai PP Pengupahan.

"Bagi pengusaha yang belum mampu membayar upah pekerja sesuai dengan UMP yang nantinya ditetapkan oleh gubernur, maka boleh mengajukan penangguhan pelaksanaan pembayaran upah kepada para pekerja sampai akhir tahun," tutur Sarman.

Meskipun demikian, dia mengharapkan pada awal 2016 mendatang seluruh pengusaha sudah mampu membayarkan upah pekerja sesuai UMP yang telah ditetapkan.

Pada kesempatan yang sama, Sekjen Dewan Buruh DKI Jakarta Muhammad Toha mengungkapkan nilai UMP sebesar Rp3.100.000 merupakan angka kompromi. Dia pun tetap berpendapat angka Rp 3.100.000 yang telah disepakati itu masih belum cukup untuk menyejahterakan hidup buruh.

"Yang kami pertimbangkan adalah, kalau kami terus bersikukuh dengan keinginan kami, justru kami khawatir nantinya pemerintah akan mengeluarkan keputusan yang bisa membuat kondisi jadi lebih buruk. Jadi ya, jumlah ini pas-pasan," ungkap Toha.

Lebih lanjut, dia menambahkan pihak buruh akan terus melakukan upaya untuk mengubah materi didalam PP tersebut. Dia mendukung apabila buruh di tingkat nasional berencana melakukan aksi unjuk rasa untuk mewujudkan hal tersebut.

"Karena kami memang masih menolak PP tersebut. Sehingga, kalau ada aksi unjuk rasa atau mogok kerja akan kami dukung," ungkap Toha.

Editor: Unggul Tri Ratomo

COPYRIGHT © ANTARA 2015

 

UU TENTANG TKI TIDAK BERPIHAK PADA TKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Hukum Perburuhan Universitas Indonesia Aloysius Uwiyono menyatakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri justru tidak memihak TKI. UU tersebut hanya berpihak pada Perusahaan Pengarah TKI Swasta (PPTKIS).

"Menurut saya, yang salah adalah sistem hukumnya, sistem hukum yang tidak memihak pada TKI. Ini cerminan dari ketidakberesan perlindungan WNI saat mereka di luar negeri," ujar Uwiyono dalam Rapat Koordinasi Nasional Perlindungan WNI di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (20/10/2015).

Pria yang juga merupakan akademisi bidang ketenagakerjaan itu membeberkan satu per satu pasal yang disebut hanya memihak PPTKIS tersebut. Semuanya terkait dengan penempatan TKI yang tidak seharusnya dilakukan PPTKIS, melainkan oleh lembaga pemerintah.

"Penempatan TKI seharusnya dilakukan oleh lembaga pra penempatan, lembaga masa penempatan, dan lembaga purna penempatan," kata Uwiyono.

Ia menjelaskan, lembaga pra penempatan bertugas untuk melakukan rekruitmen dan pelatihan, termasuk melakukan uji kompetensi, tes psikologi, dan pembekalan akhir. Hal tersebut dilakukan di dalam negeri sebelum calon TKI diberangkatkan.

Setelah itu selesai, barulah lembaga pra penempatan mengirimkan dokumen calon TKI kepada PPTKIS. "PPTKIS hanya berfungsi sebagai job sending saja," kata Uwiyono.

Namun, pada kenyataannya, dalam pasal 35 dan 37 tentang perekrutan serta pasal 34 tentang pendidikan dan pelatihan, semuanya dilakukan oleh PPTKIS.

"(Kalau oleh PPTKIS) maka jelas calo-calo itu sehingga terjadilah human trafficking di mana calo-calo tadi membawa TKI ke PPTKIS. Ini harusnya diselesaikan lembaga pra penempatan," jelas Uwiyono.

Setelah calon TKI diberangkatkan dan tiba di negara tujuan, lembaga yang seharusnya bertanggung jawab menyaksikan penandatanganan perjanjian kerja adalah lembaga masa penempatan. Lembaga ini jugalah yang berperan saat TKI bekerja di luar negeri.

Namun, dalam pasal 55 ayat 2 tentang perjanjian kerja, disebutkan bahwa calon TKI menandatangani perjanjian kerja sebelum diberangkatkan dan di bawah tanggung jawab PPTKIS. "Seharusnya ditandatangani setelah TKI sampai di negara tujuan dan disaksikan lembaga masa penempatan," kata Uwiyono.

Selain itu, Uwiyono pun menjelaskan pasal-pasal lain tentang pelaporan kepada PTKIS dan perlindungan yang diawasi PPTKIS. Seharusnya, yang melakukan semua itu adalah lembaga masa penempatan.

"Perlindungan di luar negeri yang diawasi PPTKIS, padahal PPTKIS-nya tidak ada di luar negeri," tutur Uwiyono.

Selanjutnya, kata Uwiyono, lembaga yang bertanggung jawab saat TKI tiba kembali di tanah air adalah lembaga purna penempatan. Sedangkan dalam UU disebutkan yang bertanggung jawab hingga TKI sampai di kampung halamannya adalah PPTKIS.

Dari penjabaran pasal-pasal itulah Uwiyono menyimpulkan bahwa UU Nomor 39 Tahun 2004 tidak memihak TKI, terutama terkait penempatan kerja mereka.

Pemerintah harus membentuk lembaga-lembaga tersebut dan bertindak sebagai regulator, pengawas, serta penindak. "Dan memposisikan PPTKIS sebagai pencari job order saja," kata Uwiyono.

Dengan adanya lembaga pra, masa, dan purna penempatan, penegakan hukum yang berlaku pun disesuaikan dengan keberadaan TKI tersebut. Jika dalam tahap lembaga pra penempatan di dalam negeri, hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia.

"Kalau TKI dalam tanggung jawab lembaga masa penempatan (berada di luar negeri), yang berlaku adalah hukum asing atau bilateral atau multilateral," ujar Uwiyono.

Dengan demikian, penyelesaian kasus di luar negeri dibebankan pada lembaga masa penempatan. Contoh hukum yang berlaku tersebut, lanjut Uwiyono, seperti ILO, MoU antara Malaysia dan Indonesia, nota kesepakatan dan perubahan, dan lainnya.

Jika kasus terjadi atau baru diketahui setelah TKI tiba kembali di Indonesia, penyelesaian kasus dilakukan oleh lembaga purna penempatan. Hukum yang berlakunya pun adalah hukum Indonesia. (Nursita Sari)

BPJS KETENAGAKERJAAN BERI KREDIT PERUMAHAN PEKERJA 10,5 PERSEN

Jum'at, 23 Oktober 2015

Laporan: Feriolus Nawali

RMOL. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan akan menyalurkan kredit perumahan murah bagi pekerja dengan skema BI rate +3 persen. Jumlah itu lebih rendah dibandingkan rata-rata Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dikeluarkan bank-bank swasta yang mencapai 13,5 persen.

"Dengan demikian, jika BI rate saat ini berkisar 7,5 persen, maka kredit perumahan bagi pekerja ditambah dengan 3 persen untuk operasional perbankan besarnya berkisar 10,5 persen," kata Direktur Investasi BPJS Ketenagakerjaan Jeffry Hariyadi didampingi Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antarlembaga Junaedi usai Gathering dengan 130 orang Pimpinan dan Sekjen Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Bogor, Jumat (23/10).

Menurut Jeffry,  BPJS Ketenagakerjaan saat ini  menyelenggarakan empat program, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jamiman Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun. Sekalipun begitu, benefit yang dinikmati pekerja, bukan hanya ketika menghadapi risiko-risiko sosial, seperti ketika mengalami kecelakaan kerja, meninggal dunia atau  memasuki masa tua dan pensiun.

"Ketika pekerja tidak mengalami risiko apapun, BPJS Ketenagakerjaan pun memberikan sejumlah benefit, termasuk didalamnya dalam pembiayaan perumahan pekerja," terangnya.

Khusus untuk pembiayaan di sektor properti, sudah ada aturan baru, BPJS Ketenagakerjaan bisa mengalokasikan 20 persen dari portofolio kelolaannya. Jumlah itu, ekuivalen sebesar Rp 35 triliun dari total kelolaan Jaminan Hari Tua (JHT) pekerja yang berjumlah Rp 175 triliun.

Saat ini, kata Jeffry, BPJS Ketenagakerjaan sudah memiliki tanah di daerah Jonggol dan Cibinong yang akan dibangun perumahan pekerja. Namun, peranan BPJS Ketenagakerjaan sendiri tidak menyalurkan dana itu langsung kepada pekerja, tapi diberikan pada bank.

"Kita sudah menandatangani kerjasama dengan BTN. Sehingga, jika terdapat 20 ribu pekerja yang mengajukan pinjaman mengambil rumah dengan harga Rp 100 juta, nantinya BPJS Ketenagakerjaan akan menempatkan dananya sekitar Rp 2  triliun di bank bersangkutan," jelasnya.

Adapun untuk pekerja yang sudah terlanjur melakukan KPR dengan bank swasta, terbuka pemberian pinjaman 30 persen yang bisa mengurangi pokok KPR yang diambilkan dari simpanan JHT pekerja yang bersangkutan.

"Untuk pinjaman 30 persen itu, dikenakan bunga berbeda dari pinjaman bank, yaitu sebesar BI Rate ditambah dengan 3 persen biaya pengelolaan perbankan. Jika BI rate turun  bunga pinjaman pun akan turun. Demikian pula jika bank bisa lebih efisien menekan biaya operasional di bawah 3 persen, maka biaya bunga kredit perumahan pekerja makin turun lagi," terangnya.

Selain di tanah milik BPJS Ketenagakerjaan di daerah Jonggol, lanjut Jeffry, BPJS Ketenagakerjaan pun bisa membuka pembiayaan perumahan pekerja, di sejumlah tanah milik perusahaan yang ingin membangun perumahan bagi pekerjanya. Hanya saja, disyaratkan  harga tanah di daerah tersebut mesti terjangkau  peruntukan rumah pekerja.

Nantinya, BPJS Ketenagakerjaan pun akan menambah dengan food benefit dengan bekerjasama langsung dari perusahaan indsutri makanan, sehingga harga-harga makanan bisa ditekan dan terjangkau bagi para pekerja di kawasan perumahan pekerja bersangkutan. Syarat lainnya, perumahan pekerja itupun mesti dekat dengan kawasan industri. [wah]

 

PEMERINTAH ANCAM SANKSI PERUSAHAAN TANPA STRUKTUR UPAH

Pewarta: Michael TA

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengatakan pemerintah akan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan tidak memiliki struktur dan skala upah yang jelas.

Menurut Hanif dalam pertemuan dengan Forum Pemimpin Redaksi media-media nasional di Jakarta, Jumat malam, hukuman yang akan diberikan berupa sanksi administratif hingga pembekuan perusahaan.

"Struktur dan skala upah ini penting untuk sehatnya bisnis perusahaan dan melindungi kepentingan para pekerja," ujar Hanif.

Artinya, lanjut Hanif, perusahaan harus memberikan bayaran kepada pekerja dengan mempertimbangkan masa kerja, pendidikan, kompetensi, dan prestasi atau produktivitas.

Apalagi, keluarnya kebijakan paket kebijakan ekonomi jilid IV membuat perusahaan tidak perlu lagi "pusing" memikirkan kenaikan upah secara mendadak karena adanya formula pengupahan dan bisa fokus meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui dialog bipartit.

"Jadi, ini juga bisa menggeser perjuangan pekerja dari sebelumnya menuntut upah minimum menjadi memperjuangkan upah layak," tutur Hanif.

Namun, Menaker juga menyatakan pemerintah akan memberikan penghargaan atau "reward" kepada perusahaan yang taat aturan pengupahan pemerintah.

Pada Kamis (15/10) pemerintah mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi IV yang menyangkut tiga bidang, yaitu terkait ketenagakerjaan, pengembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pengembangan ekspor oleh pelaku UMKM dengan dukungan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Pemerintah menetapkan kebijakan dan formula peningkatan kesejahteraan pekerja melalui pengupahan yang adil, sederhana dan terproyeksi.

Bentuk kehadiran negara dalam upaya peningkatan kesejahteraan pekerja, antara lain dalam bentuk pemberian jaring pengaman ("safety net") melalui kebijakan upah minimum dengan sistem formula. Kehadiran negara dalam hal ini memastikan pekerja/buruh tidak jatuh ke dalam upah murah.

Selain itu, negara hadir dalam bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap berlangsungnya dialog sosial bipartit antara pengusaha dengan pekerja.

Dialog sosial bipartit adalah kunci utama kesejahteraan pekerja, termasuk yang terkait dengan penerapan struktur dan skala upah dimana upah dibayarkan dengan mempertimbangkan masa kerja, pendidikan, kompetensi, dan prestasi atau produktivitas.

Menaker Hanif Dhakiri mengatakan Peraturan Pemerintah sebagai tindak lanjut dari kebijakan paket ekonomi IV ini akan ditandatangani secepatnya.

Editor: Tasrief Tarmizi

COPYRIGHT © ANTARA 2015