Berita Internasional

PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BURUH AKAN DONGKRAK DAYA BELI

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menyambut baik rencana pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid ketujuh yang isinya mengenai insentif pajak penghasilan (PPh). Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Tenaga Kerja Benny Soetrisno mengatakan pengurangan PPh 21 itu bisa mendongkrak daya beli masyarakat lantaran pendapatan yang diterima buruh bisa lebih besar.

Dengan daya beli yang bertambah, maka otomatis industri pun akan terbantu. "Pada akhirnya ini bisa mengerem potensi PHK," ujar Benny kepada Republika.co.id, Selasa (17/11).

Namun, secara rinci, Benny belum mengetahui apa saja insentif yang akan diberikan pemerintah dalam paket kebijakan ekonomi jilid ketujuh ini. Pengurangan pajak penghasilan mesti dilihat pula dari sisi APBN. Hal ini karena pengurangan PPh 21 ini otomatis akan mengurangi pendapatan pemerintah dari pajak.

Secara umum, Benny juga menyoroti langkah pemerintah yang secara beruntun mengeluarkan paket kebijakan ekonomi. Ia mengapresiasi upaya pemerintah ini dengan alasan dinamika yang terjadi memang berjalan cepat. Pemerintah mesti mengeluarkan respons yang cepat pula. "Tinggal segala kebijakan ini harus dilanjutkan dengan langkah-langkah di lapangan," kata dia.

Sejak diluncurkannnya paket kebijakan ekonomi, Benny melihat, sudah ada perubahan di lapangan. Kendati, perubahan ini dinilainya belum signifikan. Namun, ia bisa memakluminya karena paket kebijakan ini membutuhkan peraturan pelaksana di tiap kementerian. "Namun, makin cepat kebijakan ini bisa diimplementasikan, maka itu makin baik," ujarnya.

102.812 PEKERJA INFORMAL JADI PESERTA JAMSOSTEK

Kamis, 19 November 2015

Pewarta: Erafzon SAS

Jakarta (ANTARA News) - Sejumlah 102.812 pekerja informal yang tergabung dalam Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial menjadi peserta jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan dengan nilai iuran Rp19 miliar.

Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antarlembaga BPJS Ketenagakerjaan Junaedi seusai penandatanganan kerja sama dengan Kemensos di Jakarta, Kamis, mengatakan untuk tahap awal Kemensos akan membayarkan iuran pekerja informal tersebut selama satu tahun dan tahun berikutnya menjadi tanggung jawab pekerja.

Nilai iuran masing-masing pekerja informal sebesar Rp16.800 per jiwa untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Junaedi menyatakan kepesertaan itu sangat penting bagi pekerja karena dengan demikian mereka terlindungi dari risiko kerja, seperti kecelakaan dan kematian.

Dia memberi contoh, untuk kecelakaan kerja yang berdampak pada kematian, maka pekerja berhak atas santunan 48 kali dari pendapatan perbulan yang dilaporkan.

Direktur Jaminan Sosial Kementerian Sosial MO Rohani di kesempatan yang sama mengatakan pihaknya mengalokasikan dana Rp19 miliar untuk membayar iuran pekerja informal tersebut.

"Kita sudah menjalin kerja sama dengan PT Jamsostek sejak 2002 dan kini memperbaharui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan," ucap Rohani.

Dia juga menjelaskan bahwa selama ini peserta asuransi kesejahteraan sosial yang dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan sudah merasakan manfaatnya sehingga muncul desakan agar mereka tetap menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan.

Junaedi menyatakan bahwa menjadi peserta jaminan sosial adalah hak pekerja yang dijamin UU. Karena itu, dia mengajak semua pihak untuk memenuhi hak-hak pekerja tersebut.

"Di sisi lain, kami berkewajiban memberikan pelayanan prima, mendekatkan diri melalui pembukaan kantor-kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kanal-kanal pelayanan untuk mempermudah akses pemberi kerja (pengusaha) mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan," kata Junaedi.

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © ANTARA 2015

 

MESKI DIDEMO BURUH, FORMULA UPAH BURUH TERBARU TIDAK DICABUT

Liputan6.com, Jakarta - Meskipun ada aksi unjuk rasa dari kalangan buruh di sejumlah daerah termasuk di Jakarta, pemerintah memastikan tidak akan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan atau disebut PP Pengupahan. Pasalnya, PP ini dianggap sudah baik untuk buruh maupun pengusaha.

“Kami meyakini PP Pengupahan ini akan bisa diterima kedua belah pihak, bahwa sekarang ini jika masih ada demo karena pemerintah tidak bisa memuaskan semua pihak. Tetap respon yang didapat dari para pelaku dunia usaha dan para buruh di daerah sangat baik karena ada kepastian selama 5 (lima) tahun,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung dikutip dari laman Setkab.go.id, Kamis (29/10/2015).

Pramono menjelaskan, formula penghitungan upah yang sebelumnya disampaikan oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution sebagai bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi tahap V itu, yang mendasarkan perhitungan pada kebutuhan hidup layak (KHL) dikalikan laju inflasi tahunan dan tingkat pertumbuhan ekonomi sudah tepat.

Jika masih ada demo buruh yang mempersoalkan PP tersebut, lanjut dia, negara ini adalah negara demokrasi jadi tidak masalah jika dilakukan unjuk rasa.

“Kali ini pemerintah harus lebih cepat membuat keputusan, dan tidak akan mencabut PP pengupahan ini. Pemerintah enggak berani disalahkan, pemerintah berani disalahkan. Jadi lebih baik pemerintah berani,” tegas Pramono seraya menyebutkan, jika PP Pengupahan itu berlaku bagi semuanya.

Langsung Berlaku

Sebelumnya Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dakhiri mengatakan, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat (23/10/2015) lalu itu, langsung berlaku tahun depan.

Alhamdulillah PP Pengupahan sudah selesai, sudah ditandatangani Presiden dan telah diundangkan. Itu langsung berlaku. Penetapan UMP 2016 oleh Gubernur nanti sudah harus menggunakan formula sebagaimana diamanatkan dalam PP tersebut,” kata Hanif.

Dengan keluarnya PP Pengupahan tersebut, kata Hanif, penetapan Upah Minimum Propinsi (UMP) tahun 2016 oleh Gubernur sudah harus menggunakan formula yang diamanatkan dalam beleid baru itu.

Sebagaimana diketahui, formula pengupahan dalam PP baru ini menggunakan angka inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional sebagai variabel utama dalam perhitungan kenaikan upah minimum. Gubernur akan menetapkan dan mengumumkan secara serentak UMP tahun berikutnya setiap tanggal 1 November. (Pew/Ndw)

PESERTA JAMINAN PENSIUN SUDAH 4,6 JUTA PEKERJA

Pewarta: Erafzon SAS

Jakarta (ANTARA News) - Sebanyak 4,6 juta pekerja terdaftar menjadi peserta Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan sejak beroperasi 1 Juli 2015.

Siarkan pers BPJS Ketenagakerjaan yang diterima di Jakarta, Sabtu, menyebutkan saat ini terdapat 121 kantor cabang utama dan 153 kantor cabang perintis yang tersebar di delapan kantor wilayah.

Penambahan kantor cabang itu akan menjadi badan itu memiliki kantor cabang di seluruh kabupaten/kota.

Plt. Kepala Divisi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Irvansyah Utoh menyatakan minat menjadi peserta Jaminan Pensiun sangat besar karena pekerja semakin sadar akan haknya dan masa depannya.

Di sisi lain, usia harapan hidup di Indonesia semakin tinggi, yakni rata-rata 65 tahun, dan jaminan hidup layak pascakerja menjadi harapan semua pekerja.

Pekerja akan mendapat manfaat setelah usia 56 tahun dengan besaran uang pensiun tergantung pada iuran dan lamanya menjadi peserta program. Minimal peserta harus mengikuti program Jaminan Ppensiun (JP) selama 15 tahun agar dapat memperoleh uang pensiun setiap bulannya.

BPJS Ketenagakerjaan mensyaratkan pekerja mengiur sebesar 3 persen setiap bulan dari gaji pokok, dimana 1 persen dari pekerja dan 2 persen dari perusahaan dengan upah maksimum� yang dilaporkan sebesar Rp7 juta.

Rata-rata uang pensiun yang diterima pekerja sebesar 40 persen dari rata-rata gaji pokok yang diterimanya setiap bulan.

Penerimaan pensiun dikaitkan dengan manfaat pasti dimana seseorang pekerja harus mengiur selama 15 tahun. Namun, bagi pekerja yang masa kerjanya di bawah 15 tahun, diberikan kesempatan secara mandiri mengiur sampai 15 tahun.

Jika, pilihan itu tidak diambil, maka pekerja bersangkutan bisa mengambil pensiunnya sekaligus (lumpsum).

BPJS Ketenagakerjaan tidak membatasi pekerja yang berusia 40 tahun yang memiliki masa kerja 15 tahun, karena berkaitan dengan hak-hak pensiun seorang pekerja.

Apabila sudah terdaftar sebagai peserta program pensiun, baik bagi pekerja yang berusia 40 tahun atau lebih, sekalipun baru satu bulan terdaftar kemudian meninggal dunia, pekerja bersangkutan terutama ahli warisnya berhak mendapatkan pensiun.

Pelaksanaan program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan merupakan perwujudan dari Tujuan Pembangunan Millenium-Millenium Development Goals, yang dilaksanakan pada 2015. Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian merupakan program yang bersifat perlindungan, sedangkan Jaminan Hari Tua dan JP merupakan program yang bersifat kesejahteraan.

Berkaitan dengan itu dan untuk memperingati hari lahirnya PT Jamsostek (Persero) sebagai embrio dari berdirinya BPJS Ketenagakerjaan yang ke-38 pada 5 Desember 2015, BPJS Ketenagakerjaan Journalists Club (BPJS TKJC) bersama dengan Divisi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan Lomba Karya Tulis BPJS Ketenagakerjaan Journalistic Award 2015 dengan hadiah total Rp 82,5 juta.

Ketua Panitia lomba, Wahyu Utomo mengatakan tema lomba "Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan sebagai Hak dasar layak untuk hari tua pekerja dan manfaat Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan sebagai Perencanaan masa tua pekerja".

Peserta lomba adalah wartawan media cetak dan Online dengan hasil tulisan dimuat di media masing-masing mulai 30 Oktober-25 November 2015 dengan bukti tulisan diserahkan kepada panitia paling lambat pada 20 November 2015, sedangkan, pengumuman pemenang dilakukan pada 5 Desember 2015.

Persyaratan tulisan minimal 3.000 karakter, belum pernah dilombakan dan bukan tulisan pariwara (advetorial), serta diserahkan dalam bentuk hard copy dan soft copy ke Bagian Humas BPJS Ketenagakerjaan Lantai IV, Gedung Kantor BPJS Ketenagakerjaan Jl. Gatot Subroto No.79, Jakarta Selatan 12930. Pengiriman file materi lomba ke: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Para juri pada lomba karya tulis ini adalah Direktur Umum dan SDM BPJS Ketenagakerjaan Amri Yusuf, Direktur Investasi BPJS Ketenagakerjaan Jefry Haryadi, Wartawan Senior The Jakarta Post Ridwan Max Sijabat dan Staf Ahli Dirjen Informasi dan Komunikasi Kemenkominfo Ahmad Kurnia Soeriawidjaja.

(T.E007/T013)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © ANTARA 2015

 

DEWAN PENGUPAHAN DKI TETAPKAN UMP 2016 Rp. 3.100.000,-

Jumat, 30 Oktober 2015

Pewarta: Cornea Khairany

Jakarta (ANTARA News) - Dewan Pengupahan DKI Jakarta yang terdiri dari tiga unsur menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2016 sebesar Rp3.100.000.

"Berdasarkan hasil rapat pada Kamis (29/10) malam, kami sepakat menetapkan bahwa besaran nilai UMP Provinsi DKI Jakarta tahun 2016 adalah sebesar Rp3.100.000," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Priyono di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, dasar perhitungan UMP tersebut adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Jumlah jenis barang dalam kebutuhan hidup layak (KHL) pun tetap berjumlah 60 jenis sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 13 tahun 2012.

"Rumus perhitungannya adalah inflasi nasional ditambah pertumbuhan ekonomi daerah dikalikan dengan UMP tahun berjalan dan hasilnya ditambah dengan UMP tahun berjalan. Hasil rapat penentuan UMP semalam akan kami serahkan kepada Gubernur DKI paling lambat besok untuk segera ditetapkan 1 November 2015," ujar Priyono.

Dia menuturkan inflasi tahun ini sebesar 6,83 persen dan pertumbuhan ekonomi DKI sebesar 4,67 persen. Keduanya berjumlah 11,5 persen yang kemudian dikalikan dengan UMP 2015 sebesar Rp2.700.000 menjadi Rp310.500.

Angka itu kemudian ditambah dengan UMP tahun 2015 menjadi Rp3.010.500. Angka tersebut diusulkan oleh pihak pengusaha. Sedangkan angka yang diusulkan oleh perwakilan buruh adalah Rp3.133.477.

Sementara itu, Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta perwakilan pengusaha Sarman Simanjorang menuturkan penetapan usulan UMP tahun 2017 dan seterusnya akan menggunakan UMP tahun berjalan, bukan KHL sebagai dasar perhitungan UMP di tahun selanjutnya sesuai PP Pengupahan.

"Bagi pengusaha yang belum mampu membayar upah pekerja sesuai dengan UMP yang nantinya ditetapkan oleh gubernur, maka boleh mengajukan penangguhan pelaksanaan pembayaran upah kepada para pekerja sampai akhir tahun," tutur Sarman.

Meskipun demikian, dia mengharapkan pada awal 2016 mendatang seluruh pengusaha sudah mampu membayarkan upah pekerja sesuai UMP yang telah ditetapkan.

Pada kesempatan yang sama, Sekjen Dewan Buruh DKI Jakarta Muhammad Toha mengungkapkan nilai UMP sebesar Rp3.100.000 merupakan angka kompromi. Dia pun tetap berpendapat angka Rp 3.100.000 yang telah disepakati itu masih belum cukup untuk menyejahterakan hidup buruh.

"Yang kami pertimbangkan adalah, kalau kami terus bersikukuh dengan keinginan kami, justru kami khawatir nantinya pemerintah akan mengeluarkan keputusan yang bisa membuat kondisi jadi lebih buruk. Jadi ya, jumlah ini pas-pasan," ungkap Toha.

Lebih lanjut, dia menambahkan pihak buruh akan terus melakukan upaya untuk mengubah materi didalam PP tersebut. Dia mendukung apabila buruh di tingkat nasional berencana melakukan aksi unjuk rasa untuk mewujudkan hal tersebut.

"Karena kami memang masih menolak PP tersebut. Sehingga, kalau ada aksi unjuk rasa atau mogok kerja akan kami dukung," ungkap Toha.

Editor: Unggul Tri Ratomo

COPYRIGHT © ANTARA 2015